Palembang, bidiksumsel.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M Yansuri, mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang izin operasional Kafe Panhead menyusul insiden penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI di lokasi tersebut.
Korban diketahui merupakan anggota TNI berinisial Pratu FAA (23) yang meninggal dunia setelah ditembak rekannya sendiri, Serda RN (23), di Kafe Panhead yang berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pada Sabtu dini hari, 16 Mei 2026.
Peristiwa tragis tersebut langsung menjadi perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran terkait aspek keamanan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang. Insiden itu juga memicu dorongan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi lebih ketat terhadap operasional tempat hiburan malam yang dinilai rawan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Yansuri, keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas usaha, termasuk sektor hiburan malam. Ia menegaskan bahwa seluruh jenis usaha pada prinsipnya tetap dapat berjalan selama mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Kita tentu ingin Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Semua jenis usaha silakan berjalan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan keamanan publik akibat kejadian-kejadian seperti ini,” ujar Yansuri, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel itu juga menyoroti bahwa kejadian serupa bukan pertama kali terjadi di tempat hiburan malam. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait lebih tegas dalam mengevaluasi izin operasional tempat usaha yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Menurutnya, pengelola tempat hiburan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan pengunjung maupun lingkungan sekitar. Pengawasan internal, sistem keamanan, hingga penerapan standar operasional harus benar-benar dijalankan secara maksimal. “Kalau memang pihak pengelola mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung tentu tidak masalah, apalagi tempat usaha tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja,” katanya.
Meski demikian, Yansuri menegaskan apabila insiden serupa terus berulang dan pengelola dinilai tidak mampu menjaga situasi tetap aman, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih tegas demi kepentingan masyarakat luas. “Kalau kondisinya terus seperti ini dan berulang, sebaiknya izin operasionalnya ditinjau ulang bahkan bisa ditutup demi menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Evaluasi tidak hanya terkait aspek perizinan, tetapi juga standar keamanan, pengawasan pengunjung, hingga potensi gangguan ketertiban umum.
Sementara itu, kasus penembakan yang menewaskan anggota TNI tersebut hingga kini masih dalam penanganan aparat penegak hukum. Proses penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap secara lengkap kronologi dan motif kejadian yang menghebohkan masyarakat Palembang tersebut. (rd)
