Palembang, bidiksumsel.com – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat inflasi sebesar 0,61 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei 2026, berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Sumsel berada pada level 2,61 persen, meningkat dari bulan sebelumnya 1,63 persen namun masih lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Capaian tersebut menunjukkan stabilitas harga di Sumsel masih terjaga serta mencerminkan efektivitas sinergi berbagai pihak dalam pengendalian inflasi di daerah, yang berupaya menyeimbangkan kesejahteraan produsen dan menjaga daya beli masyarakat.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas pangan, di antaranya cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit, dan ketimun. Kenaikan harga komoditas hortikultura ini dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya pasokan akibat gangguan produksi yang dipengaruhi faktor cuaca, serta terhambatnya distribusi selama periode cuti bersama dan libur nasional pada Mei 2026.
Tekanan Inflasi Diperkirakan Mereda
Memasuki Juni 2026, tekanan inflasi diperkirakan cenderung melandai seiring stabilisasi harga komoditas hortikultura pasca lonjakan, serta pasokan pangan yang relatif membaik.
Namun demikian, sejumlah faktor tetap berpotensi menahan laju penurunan inflasi, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur sekolah, pencairan gaji ke-13 ASN yang mendorong konsumsi rumah tangga, serta kenaikan tarif angkutan udara yang masih berlangsung.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir Mei 2026, tercatat lebih dari 342 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai daerah di Sumsel. Selain itu, dilakukan pula inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Bank Indonesia Sumsel tercatat telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut dengan total 47,92 ton komoditas pangan yang didistribusikan.
Kerja sama antar daerah (KAD) juga terus dioptimalkan, khususnya untuk menjaga pasokan komoditas strategis seperti bawang merah.
Selain intervensi harga, pengendalian inflasi juga didukung melalui penguatan ketahanan pangan daerah lewat program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini kini diperluas dengan melibatkan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Koordinasi TPID juga diperkuat melalui rapat rutin TPIP–TPID, publikasi edukasi bijak belanja, hingga penyebaran informasi jadwal operasi pasar di berbagai kanal media. TPID Sumsel juga menerima kunjungan studi tiru dari TPID Maluku dalam rangka berbagi inovasi pengendalian inflasi.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. (dkd)
