PALI dan Cermin Kepemimpinan Gimik : Antara Mobil Mewah dan Rakyat yang Tertinggal
Palembang, bidiksumsel.com – Kritik tajam dari pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, terhadap Bupati PALI, Ir. H. Asgianto, ST., membuka babak baru dalam diskursus kepemimpinan lokal yang makin kompleks. Dalam forum diskusi publik di Palembang, Senin (30/6/2025), Bagindo tidak hanya mengkritik, tapi membedah satu per satu gejala kemunduran yang ia sebut sebagai krisis tiga kecerdasan : intelektual, emosional, dan sosial.
Apa yang ia sampaikan bukan sekadar retorika. Di balik sorotannya, ada realitas sosial yang sulit dibantah : ketimpangan pembangunan, pelayanan publik yang stagnan, dan pengambilan kebijakan yang tidak sensitif terhadap krisis ekonomi masyarakat.
“Politik Ekor Jas” dan Ketergantungan pada Ketokohan Nasional
Salah satu poin paling menyengat adalah tuduhan bahwa Bupati PALI sedang menerapkan pola “politik ekor jas”, atau lebih halusnya: membonceng popularitas Presiden Prabowo Subianto tanpa kerja konkret di daerah. Dalam pandangan Bagindo, ini bukan hanya soal strategi komunikasi, tapi cermin dari kepemimpinan yang rapuh dan tidak berdaulat secara gagasan.
“Mereka lebih memilih berlindung di balik ketenaran tokoh nasional daripada mengedepankan prestasi dan kerja nyata,” ucap Bagindo.
Apa yang terjadi di PALI bukan fenomena baru. Banyak pemimpin daerah yang merasa aman karena memiliki kedekatan dengan elite pusat, namun alpa terhadap realitas lokal. Padahal, legitimasi politik sesungguhnya hadir dari keberpihakan terhadap rakyat, bukan dari siapa yang ada di panggung nasional.
Mobil Dinas Mewah : Simbol Jauh dari Rakyat
Kritik kian tajam saat Bagindo menyinggung pembelian mobil dinas senilai Rp3 miliar di tengah seruan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo. Ketika pemerintah pusat gencar memotong belanja tidak produktif, justru PALI – yang notabene satu dari kabupaten termuda di Sumsel – menjadi sorotan akibat kebijakan boros dan tidak etis.
“Ini ironi. Saat Presiden menyerukan efisiensi, justru PALI membeli mobil baru dengan harga fantastis. Ini bukti nyata lemahnya empati,” tegas Bagindo.
Mobil dinas bukan hanya kendaraan. Dalam konteks sosial-politik, ia bisa menjadi simbol keterputusan antara elite dan rakyat. Apalagi jika fasilitas mewah itu berdampingan dengan jalan berlubang, air bersih yang belum merata, atau rumah warga yang masih reot.
Kritik sebagai Alarm Sosial, Bukan Serangan Politik
Menariknya, Bupati Asgianto sebelumnya sempat merespons aksi-aksi demonstrasi yang mulai marak di PALI dengan menyebutnya sebagai “bagian dari dinamika demokrasi.” Sebuah pernyataan normatif yang sebenarnya sah-sah saja, namun dalam kacamata Bagindo, justru menunjukkan kebuntuan responsif terhadap realitas sosial.
“Narasi itu mencerminkan ketidakmampuan kepala daerah dalam mengelola dinamika sosial yang terjadi,” ucapnya lagi.
Alih-alih mengulas substansi tuntutan masyarakat, pemimpin justru berlindung pada slogan demokrasi. Di sinilah kritik Bagindo menemukan relevansinya. Pemimpin harus hadir dengan kapasitas mendengarkan dan menjawab, bukan sekadar merespon secara administratif.
Kemunduran Kinerja, Bukan Sekadar Persepsi
Bagindo menegaskan bahwa selama masa kepemimpinan Bupati Asgianto, tidak ada perubahan signifikan di bidang infrastruktur maupun layanan dasar. Mulai dari jalan rusak, drainase tak optimal, hingga minimnya peningkatan layanan kesehatan, menjadi catatan kelam yang tidak bisa disapu bersih dengan pencitraan semata.
Lebih dari itu, angka kriminalitas yang meningkat dan minimnya respons terhadap dinamika sosial menjadi refleksi dari lemahnya kontrol sosial. Bagindo menyebutnya sebagai “autisme intelektual”, sebuah istilah keras namun menggambarkan betapa tertutupnya pemimpin terhadap realitas yang dihadapi masyarakatnya.
Perlu Audit dan Pembenahan Total
Sebagai penutup kritiknya, Bagindo menyerukan agar DPRD PALI dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, jika tidak dikontrol, kepemimpinan yang lepas kendali akan terus menjauh dari substansi: melayani rakyat.
“Kalau perlu, dilakukan audit investigatif dan menyeluruh. Jangan biarkan uang rakyat digunakan untuk pencitraan pribadi,” ujarnya.
Ini bukan semata soal pro dan kontra terhadap seorang kepala daerah. Ini soal bagaimana sebuah DOB yang seharusnya menjadi model pertumbuhan, justru terjebak dalam gaya kepemimpinan kosmetik dan hedonistik.
Kritik tajam Bagindo Togar seharusnya tidak ditanggapi dengan emosional, tetapi dijadikan bahan refleksi dan titik balik. Karena pada akhirnya, sejarah hanya mencatat dua jenis pemimpin : mereka yang hadir membawa perubahan, dan mereka yang pergi ditinggalkan waktu. (et)
