Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan respons cepat terhadap peristiwa kebakaran sumur minyak masyarakat dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, yang disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Toha Tohet, di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Jumat (3/4/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak milik masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Kehadiran gubernur dan bupati di tengah masyarakat menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan serta kondisi sosial ekonomi warga yang terdampak musibah.
Sejumlah pejabat dari tingkat provinsi dan kabupaten turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Apriyadi, Maharesitama, Iqbal Alisyahbana, serta jajaran instansi terkait lainnya, termasuk Ruri Prastowo, Kapolres Musi Banyuasin.
Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak kebakaran, Bupati Toha Tohet bersama Kapolres Ruri Prastowo melakukan patroli udara untuk meninjau lokasi dari atas.
Langkah ini dilakukan guna memetakan area yang terdampak kebakaran serta melihat langsung kondisi sumur minyak masyarakat di kawasan tersebut. Dengan pemantauan udara, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar dalam mengambil langkah penanganan selanjutnya.
Menurut Bupati Toha, kunjungan gubernur menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran sumur minyak di area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Hindoli beberapa waktu lalu.
Selain meninjau lokasi, rombongan juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga terdampak sebagai upaya meringankan beban mereka pascakejadian.
Dalam kesempatan tersebut, Toha Tohet turut menyampaikan gagasan strategis terkait pengelolaan lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas pengeboran minyak.
Ia mengusulkan agar lahan yang telah terdampak aktivitas pengeboran minyak oleh masyarakat dapat dipertimbangkan untuk dilepas dari kawasan HGU milik PT Hindoli.
Menurutnya, usulan tersebut dapat menjadi solusi jangka menengah bagi masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup dari aktivitas usaha minyak rakyat.
“Pemerintah daerah melihat kondisi di lapangan, masyarakat sudah lama menggantungkan penghidupan dari aktivitas ini. Karena itu, kami mengusulkan agar lahan yang sudah terdampak dapat dipertimbangkan untuk dilepas dari HGU, sehingga ada kepastian bagi masyarakat untuk berusaha secara lebih tertib,” ujar Toha Tohet.
Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi risiko di masa mendatang sekaligus membuka peluang penataan usaha minyak rakyat yang lebih aman dan terstruktur.
Menanggapi peristiwa kebakaran tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas usaha rakyat di sektor minyak.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang telah terdampak kegiatan pengeboran minyak masyarakat. Pendataan ini menjadi langkah awal dalam menentukan kebijakan yang tepat guna memastikan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha rakyat.
Ia juga menyambut baik gagasan yang disampaikan Bupati Toha Tohet terkait kemungkinan pelepasan sebagian lahan HGU.
Menurut gubernur, ide tersebut dinilai cukup solutif, terutama sebagai langkah sementara sembari menunggu kejelasan regulasi yang mengatur aktivitas usaha rakyat di sektor minyak.
“Ini menjadi perhatian bersama. Kita cari jalan keluar terbaik, agar masyarakat tetap bisa berusaha dengan aman, dan aspek keselamatan maupun aturan tetap terpenuhi,” kata Herman Deru.
Peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penataan aktivitas usaha minyak rakyat.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dan provinsi menunjukkan komitmen untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Melalui koordinasi lintas instansi serta keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan pascakebakaran dapat berjalan efektif dan memberikan solusi yang berkelanjutan.
Dengan adanya bantuan yang disalurkan serta rencana penataan lahan yang sedang dikaji, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih aman dan terorganisir di masa mendatang. (rd)
