Palembang, bidiksumsel.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh Internasional 2026 di Sumatera Selatan diwarnai dengan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Gubernur Sumsel, Herman Deru, menghadiri sarasehan bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan berbagai pemangku kepentingan di Graha Bina Praja, Jumat (1/5/2026).
Dalam forum tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen untuk merespons berbagai isu strategis ketenagakerjaan. Mulai dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan kesehatan, hingga perlindungan bagi pekerja di sektor informal menjadi perhatian utama. “Bukan hanya formal, sektor informal seperti pandai besi hingga kuli pelabuhan kini kita cover melalui CSR perusahaan. Pelayanan buruh terus membaik demi meningkatkan kesejahteraan,” ujar Herman Deru di hadapan peserta sarasehan.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam kebijakan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Selama ini, sektor informal kerap menjadi kelompok yang kurang tersentuh program perlindungan sosial. Namun melalui sinergi dengan dunia usaha, pemerintah daerah berupaya menghadirkan jaminan yang lebih luas.
Selain itu, Herman Deru juga menegaskan bahwa aspirasi para pekerja, termasuk kebutuhan fasilitas organisasi, akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyebut bahwa koordinasi dengan unsur Forkopimda seperti kepolisian dan TNI akan terus diperkuat guna memastikan dukungan terhadap aktivitas organisasi buruh. “Ini menjadi perhatian bersama dengan Kapolda dan Pangdam agar kita bisa mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua,” tegasnya.
Komitmen tersebut disambut positif oleh kalangan pekerja. Ketua SPSI Sumatera Selatan, Zainal Arifin Munhab, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh. Menurutnya, langkah konkret yang dilakukan pemerintah, seperti pemberian bantuan sembako serta penyediaan ambulans operasional, menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap pekerja. “Terima kasih atas fasilitas istimewa ini. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat untuk kesejahteraan buruh di Sumsel,” ungkapnya.
Sarasehan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan secara terbuka. Melalui forum ini, diharapkan tercipta solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.
Di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah, termasuk tantangan global dan perkembangan teknologi, perlindungan terhadap pekerja menjadi hal yang semakin penting. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif sekaligus berpihak pada kepentingan pekerja.
Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak hanya fokus pada sektor formal, tetapi juga memberikan perhatian kepada pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Momentum May Day 2026 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Tanpa perlindungan yang memadai, sulit bagi pekerja untuk berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja diharapkan semakin kuat. Dengan kolaborasi yang solid, berbagai tantangan ketenagakerjaan dapat dihadapi secara bersama, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan buruh di Sumatera Selatan dapat tercapai secara berkelanjutan. (rd)
