Prabumulih, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih. Rabu, 18 Februari 2026.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global dan tantangan domestik.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Prabumulih bersama jajaran perangkat daerah terkait hadir dan mengikuti paparan serta arahan yang disampaikan pemerintah pusat. Fokus utama pembahasan adalah langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan.
Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. Pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pemantauan harga secara berkala, memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, serta mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga di pasaran.
Selain pengendalian inflasi, agenda rapat juga membahas sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, termasuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, agar segera mengurus sertifikasi halal. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Tidak hanya itu, rapat juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program strategis nasional ini bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga percepatan proses administrasi yang mendukung pembangunan perumahan rakyat. Sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, serta instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Stabilitas inflasi, kepastian jaminan produk halal, serta percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah dipandang sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan koordinasi yang solid dan langkah strategis yang terarah, Pemkot Prabumulih optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. (tinus)
