Palembang, bidiksumsel.com – Pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan I tahun 2025 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang, berlangsung pada Kamis (4/12/2025). Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Sukamaju, dan menghadirkan sejumlah anggota dewan serta manajemen Bulog.
Dalam forum tatap muka itu, isu paling mencuat adalah mekanisme pembelian dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Koperasi Merah Putih (KMP) Kota Palembang. Anggota dewan menilai masih banyak ketidakjelasan di tingkat pelaksanaan, mulai dari harga pembelian hingga aturan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.
Ketua Dapil IV, Ruspanda Karibullah, ST, menyebut bahwa akar persoalan bukan pada aturan formal, melainkan pada komunikasi antar pihak. Menurutnya, Bulog memiliki ketentuan teknis yang wajib diterapkan, namun kebijakan tersebut tak boleh menghambat misi Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Yang perlu disinkronkan hanyalah komunikasi. Regulasi Bulog tetap ada, tetapi kebijakan itu jangan sampai menutup ruang gerak bagi Koperasi Merah Putih yang dipersiapkan untuk mandiri dalam pengelolaan ekonomi rakyat dan usaha berbasis kearifan lokal,” tegasnya.
Ruspanda mengatakan, hasil diskusi dalam reses tersebut menyepakati bahwa KMP Kota Palembang harus mendapatkan akses mudah untuk membeli beras SPHP dengan harga standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kita minta agar koperasi diberi ruang, membeli dengan harga heat/standar lalu menjualnya kembali sesuai harga ketentuan. Jangan sampai ada hambatan administratif,” ujar politisi tersebut.
Ruspanda juga menegaskan bahwa tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah memperkuat ekosistem distribusi pangan nasional, bukan menciptakan rantai bisnis baru yang membebani masyarakat.
“Koperasi Merah Putih jangan menjadi broker. Bulog juga harus melakukan pengawasan agar pembelian sesuai kebutuhan, bukan untuk tujuan lain,” tegasnya.
Selain itu, sinergi distribusi antara Bulog, KMP, serta unsur TNI dan Polri turut menjadi perhatian DPRD. Menurut Ruspanda, pelibatan aparat keamanan seharusnya dipahami sebagai upaya stabilisasi sementara, bukan kewenangan permanen.
“Distribusi oleh TNI–Polri itu langkah stabilisasi, bukan tugas inti jangka panjang. Jangan sampai keberadaan mereka justru membuat sistem tumpang tindih atau menghambat peran koperasi,” katanya.
Merespons masukan dewan, Mersi Windrayani, SE., M.Ak, selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, menjelaskan bahwa pelibatan aparat keamanan merupakan bagian dari penugasan nasional terkait stabilisasi harga beras saat terjadi potensi gejolak pasar.
“Sinergi dengan TNI dan Polri dilakukan berdasarkan penugasan nasional untuk stabilisasi harga. Hingga saat ini kebijakan tersebut masih berjalan dan diharapkan dapat selesai pada akhir Desember,” terangnya.
Mersi menegaskan bahwa Bulog tetap bekerja sesuai regulasi, namun membuka ruang penyesuaian teknis bila diperlukan.
“Regulasi yang sifatnya fleksibel tentu bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Kami menunggu arahan lanjutan terkait penugasan berikutnya,” ujarnya.
Dialog dalam reses tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa kebijakan pangan harus mengutamakan masyarakat menengah ke bawah sebagai penerima manfaat utama, bukan pihak yang mencari margin keuntungan.
“Kita bicara membantu rakyat. Harga harus berpihak pada masyarakat kelas bawah. Distribusi perlu dipermudah agar beras sampai ke warga tanpa hambatan,” tutup Ruspanda.
Dengan adanya penyelarasan komunikasi antara DPRD, Bulog, dan Koperasi Merah Putih, diharapkan distribusi beras SPHP di Kota Palembang dapat berjalan lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran. (dkd)
