Penguatan Fungsi Pengawasan Polri Berbasis Digital : Langkah Maju Polda Sumsel
Palembang, bidiksumsel.com – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumsel mengadakan rapat kerja pengawasan (rakerwas) yang menekankan pada penguatan fungsi pengawasan Polri berbasis digital.
Langkah ini bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mengawal pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sumsel pada tahun 2024.
Kapolda Sumsel, Irjen A Rachmad Wibowo, menyatakan bahwa Polri telah mengeluarkan beberapa produk pengawasan digital, termasuk e-Dumas dan e-Audit, untuk memudahkan pekerjaan kepolisian.
“Digitalisasi dan komputerisasi bertujuan untuk mempermudah manajemen pekerjaan manusia. Jika kita salah, kesalahan kita akan semakin jauh, tetapi jika kita benar, kebenaran kita akan semakin melejit. Oleh karena itu, seluruh personil harus memahami dan menjaga keamanan teknologi digital ini,” ujarnya saat membuka rakerwas Itwasda di salah satu hotel di Palembang pada Selasa (16/07/2024).
Pembukaan rakerwas ditandai dengan pernyataan resmi dari Kapolda Sumsel. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024, pukul 09.42 WIB, Rakerwas Itwasda Polda Sumatera tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tegasnya.
Kapolda Sumsel menekankan pentingnya menjaga keamanan teknologi digital dalam pengawasan Polri. “Di balik teknologi, ada sesuatu yang disebut ‘security’ yang harus dijaga untuk menjamin layanan yang berkelanjutan. Layanan ini tidak boleh down atau diganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu dikoordinasikan dengan fungsi terkait,” kata Rachmad.
Selain itu, Kapolda juga membahas program transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang menjadi salah satu inisiatif Polri.
“Polri bersama dengan stakeholder lainnya, serta seluruh elemen bangsa, selalu berupaya mencapai empat tujuan negara : melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia,” jelasnya.
Rachmad menekankan bahwa Polri memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian dari hulu ke hilir. “Jika kita bicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang masalah produksi. Produksi ini mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk bahan pokok, pupuk, dan bahan bangunan. Peran Polri adalah memastikan kelancaran ekonomi dengan menjaga keamanan dan kelancarannya, serta memastikan produksi tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Kapolda Sumsel mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022. Ia menekankan bahwa setiap pemimpin di setiap tingkatan harus memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya.
“Arahan saya kepada seluruh pengemban fungsi pengawasan adalah bahwa saudara adalah bagian dari manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. Pastikan empat hal: man, money, material, dan method sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam kesempatan pembukaan rakerwas, Kapolda memberikan penghargaan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Sofyan Antonius, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumsel, Adrian Agustiansah, yang berperan sebagai narasumber eksternal.
Penghargaan juga diberikan kepada Kasiwas terbaik di jajaran Polda Sumsel: Iptu Budi Santoso dari Polres Muara Enim sebagai terbaik pertama, AKP Amirudin Iskandar dari Polres OKI sebagai terbaik kedua, dan Iptu Hartono SE dari Polres OKU Timur sebagai terbaik ketiga.
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, Polri telah mengambil langkah proaktif untuk memanfaatkan teknologi dalam pengawasan. Dengan aplikasi e-Dumas dan e-Audit, Polri berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
E-Dumas memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan secara digital, sementara e-Audit membantu dalam audit keuangan dan operasional secara real-time.
Namun, digitalisasi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal keamanan data. Kapolda menekankan pentingnya menjaga keamanan siber untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Keamanan siber adalah prioritas utama. Kita harus memastikan bahwa sistem kita tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang,” kata Rachmad.
Polri juga berperan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini, Polri memastikan bahwa produksi ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga tidak merusak lingkungan.
“Ekonomi berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus memastikan bahwa produksi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, Polri berkomitmen untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif. Ini berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi inklusif adalah tentang memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Kapolda juga menyoroti tugas dan tanggung jawab Polri dalam konteks ekonomi. “Polri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan lancar dan aman. Ini termasuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, pupuk, dan bahan bangunan,” kata Rachmad.
Polri juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengawasi harga dan memastikan bahwa tidak ada spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. “Pengawasan harga adalah bagian penting dari tugas kita. Kita harus memastikan bahwa harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
“Kerja sama dengan stakeholder adalah kunci keberhasilan. Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama,” kata Rachmad.
Kolaborasi ini juga mencakup pengawasan dan pengendalian di semua tingkatan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Kita harus memastikan bahwa semua tahapan pengawasan berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan,” tambahnya.
Rakerwas Itwasda Polda Sumsel adalah langkah penting dalam penguatan fungsi pengawasan Polri berbasis digital. Dengan teknologi digital, Polri dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan lancar.
Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan komitmen terhadap keamanan siber adalah kunci keberhasilan langkah ini. Dengan terus memperkuat pengawasan dan pengendalian, Polri berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (dkd)
