Pengurus PGRI Sumsel Periode 2024–2029 Resmi Dikukuhkan, Perkuat Perjuangan Guru dan Pendidikan Berkualitas
Palembang, bidiksumsel.com – Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti XXIII Tahun 2024–2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula SMK Negeri 6 Palembang, Kamis (18/6/2026). Momentum tersebut menjadi tonggak penting bagi organisasi profesi guru terbesar di Indonesia dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan perjuangan terhadap kesejahteraan dan profesionalisme guru di Sumatera Selatan.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Dr. Drs. H. Teguh Sumarno, M.M., kepada Ketua PGRI Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., beserta jajaran pengurus periode 2024–2029. Kegiatan tersebut dihadiri ribuan guru dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, unsur Forkopimda, tokoh pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas organisasi demi menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks.
Ia berharap berbagai persoalan yang selama ini dianggap sebagai dualisme organisasi dapat segera berakhir sehingga seluruh energi PGRI dapat difokuskan untuk memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan nasional.
“Kami berharap apa yang selama ini dianggap sebagai dualisme dapat segera berakhir. Kebersamaan yang terlihat hari ini menjadi pertanda baik untuk memperkuat persatuan dan semangat organisasi,” ujar Teguh.
Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat, pemerintah, serta tokoh pendidikan dalam acara pengukuhan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap eksistensi dan peran strategis PGRI dalam membangun dunia pendidikan.
Selain menyoroti pentingnya persatuan organisasi, Teguh juga mengapresiasi peran media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap insan pers tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi secara objektif dan jujur sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar,” katanya.
Terkait persoalan hukum yang masih berlangsung di beberapa tingkatan organisasi, Teguh menegaskan bahwa PB PGRI menghormati seluruh proses hukum yang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun kami tetap optimistis bahwa kebenaran dan niat baik yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil terbaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa perjuangan PGRI tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru, tetapi juga berperan dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, kualitas pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Karena itu, keberadaan guru yang profesional, sejahtera, dan berintegritas menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
“Indonesia tidak akan maju tanpa pendidikan yang berkualitas dan pendidik yang berintegritas. Karena itu, PGRI akan terus berupaya mengangkat derajat guru sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Tegaskan Legalitas Organisasi
Sementara itu, Sekretaris PGRI Sumsel, Prof. Dr. Drs. H. Wijaya, M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa kepengurusan PGRI Sumatera Selatan yang baru dikukuhkan memiliki legalitas yang sah dan sesuai dengan aturan organisasi maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat maupun para guru tidak perlu ragu terhadap legitimasi organisasi karena seluruh dokumen dan mekanisme kepengurusan dapat diverifikasi secara resmi.
“Kami memastikan bahwa PGRI yang kami pimpin adalah organisasi yang sah dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku,” tegas Wijaya.
Ia mengajak seluruh anggota PGRI untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memicu perpecahan di lingkungan organisasi.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada anggota, PGRI Sumsel juga berencana menghadirkan layanan hotline pengaduan bagi para guru.
Melalui saluran tersebut, guru dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari persoalan administratif, perlindungan profesi, hingga berbagai kendala yang berkaitan dengan tugas pendidikan.
“Kami akan membuka nomor hotline sebagai sarana bagi guru untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Setiap masukan akan kami tindak lanjuti dan perjuangkan melalui jalur yang sesuai,” katanya.
Selain itu, PGRI Sumsel juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi dengan anggota sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara lebih cepat dan efektif.
Terkait penyegelan yang sempat terjadi di lingkungan Universitas PGRI Palembang, Wijaya menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah internal kampus dan tidak berkaitan dengan kepengurusan PGRI Sumsel periode 2024–2029.
“Kami fokus menjalankan program organisasi dan memperjuangkan kepentingan guru. Adapun persoalan yang terjadi di Universitas PGRI Palembang merupakan masalah internal yang tidak terkait dengan kepengurusan PGRI Sumsel,” ujarnya.
Fokus Hadirkan Program Nyata untuk Guru
Ketua PGRI Sumsel, Riza Fahlevi, menegaskan bahwa kepengurusan yang baru dikukuhkan akan berorientasi pada perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh para guru.
Menurutnya, organisasi harus mampu memberikan manfaat konkret kepada anggota melalui program yang relevan dengan kebutuhan guru saat ini.
“Kami ingin menunjukkan bahwa PGRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para guru. Berbagai program yang selama ini dinilai kurang efektif akan kami evaluasi dan perbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota,” kata Riza.
Ia menjelaskan bahwa PGRI Sumsel akan terus mendampingi guru dalam berbagai aktivitas profesional, memperjuangkan hak-hak guru, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Selain itu, organisasi juga akan fokus menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta perlindungan profesi.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan guru dan memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota,” tegasnya.
Pemerintah Dorong PGRI Jadi Mitra Strategis Pendidikan
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
Ia menilai pengukuhan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan awal dari amanah besar untuk memperjuangkan masa depan pendidikan dan kesejahteraan guru di Sumatera Selatan.
“Saya mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajaran Pengurus Daerah PGRI Sumatera Selatan yang baru saja dikukuhkan. Pengukuhan ini bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga awal dari amanah besar untuk mengemban tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan guru,” ujarnya.
Pandji menegaskan bahwa PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
Karena itu, organisasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi organisasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, serta tantangan dunia pendidikan global.
Menurutnya, PGRI harus menjadi rumah besar bagi para guru melalui penyediaan perlindungan profesi, pembinaan, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
“PGRI harus mampu menjadi wadah yang memberikan perlindungan dan pembinaan bagi guru, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan kompetensi guru, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, pemerataan akses pendidikan, hingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurut Pandji, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk PGRI, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran PGRI untuk terus menjadi mitra pemerintah yang konstruktif. Sampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang membangun demi kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan,” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan PGRI Sumsel periode 2024–2029, organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan para guru. Semangat kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi menjadi modal penting dalam mewujudkan pendidikan yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. (dkd)
