Lahat, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat, Selasa (31/3/2026), dan dibuka langsung oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi.
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPRD, perwakilan kecamatan, instansi vertikal, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak swasta.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan rencana pembangunan yang tidak hanya terarah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dalam laporan kegiatan, Ferry Yansah Eka Putra menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 dilandasi sejumlah regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD memiliki tujuan utama untuk menampung berbagai masukan serta usulan dari para pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan digunakan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta penyempurnaan rancangan program pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2027.
“Melalui forum ini diharapkan terjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta tercapainya kesepakatan terhadap program prioritas, lokasi kegiatan, dan sinkronisasi dengan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya.
Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan program pembangunan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam sambutannya, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi forum strategis yang menghasilkan keputusan berkualitas, bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta memiliki dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, berbagai tantangan global maupun nasional harus menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan, termasuk potensi kenaikan harga komoditas, inflasi, serta dampak kondisi geopolitik dunia.
“Musrenbang ini jangan hanya menjadi ritual. Kita harus memastikan setiap program benar-benar memiliki substansi dan berdampak bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
Selain menekankan pentingnya perencanaan yang matang, Bupati Lahat juga menyoroti perlunya pengendalian dan evaluasi program pembangunan secara berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, ia berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Pembentukan satgas tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar setiap rencana pembangunan tetap selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Hal ini dinilai penting agar program pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lahat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dengan berbagai sektor, termasuk sektor perbankan.
Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah potensi inflasi.
Menurutnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Dengan dukungan dari sektor perbankan, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Lahat diharapkan menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah secara lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan yang mampu menjawab tantangan masa depan.
Dengan perencanaan yang matang serta sinergi yang kuat antarinstansi, Pemerintah Kabupaten Lahat optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (agusman)
