Polri Gelar Rakor Ketahanan Pangan, Kawal Produksi Jagung Pakan Ternak dari Hulu hingga Hilir
Jakarta, bidiksumsel.com – Polri terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor tersebut digelar di Mabes Polri dalam rangka memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (poktan) jagung untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses poktan ke perbankan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu implementasi nyata telah dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di kawasan Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Dalam kesempatan tersebut, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafond senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Polri Jaga Harga Panen, Bulog Target Serap 1 Juta Ton Jagung
Tidak hanya berfokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ekosistem jagung pakan ternak ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal secara tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rakor program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kuat, produksi nasional meningkat, dan kesejahteraan petani jagung Indonesia terus terangkat. (bd)
