Kominfo Muba Kembali Berprestasi, Nilai SPBE 2025 Naik Signifikan dengan Predikat “Sangat Baik”
Muba, bidiksumsel.com – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola pemerintahan berbasis digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemkab Muba berhasil meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 dari sebelumnya 3,62 menjadi 3,78, dengan predikat “Sangat Baik.”
Capaian ini melengkapi prestasi sebelumnya, di mana Kabupaten Muba juga meraih nilai tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dalam Indeks Satu Data Indonesia (ISDI). Dua indikator strategis tersebut menjadi bukti bahwa arah pembangunan digital di Bumi Serasan Sekate terus berjalan konsisten dan terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Daud Amri, SH, menyampaikan bahwa peningkatan nilai SPBE tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penguatan sistem digital pemerintahan.
“Kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Ini merupakan bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas SPBE di Muba untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Daud Amri. Jumat, 23 Januari 2026.
Menurutnya, capaian ini tidak diperoleh secara instan. Pemerintah Kabupaten Muba telah melalui proses evaluasi ketat dengan penilaian terhadap 47 indikator SPBE yang mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola, layanan digital, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
“Alhamdulillah Kabupaten Muba mengalami peningkatan bahkan dengan predikat baik sekali. Kami tentunya sangat berbangga hati dengan pencapaian ini. Ini merupakan hasil dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi,” jelasnya.
Daud Amri menambahkan, peningkatan nilai SPBE bukan sekadar pencapaian angka semata, tetapi mencerminkan transformasi nyata dalam pola kerja birokrasi di lingkungan Pemkab Muba.
Penerapan sistem elektronik dinilai mampu memangkas proses administrasi yang panjang, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan manfaat berupa layanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan akuntabel.
“Peningkatan nilai SPBE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas SPBE di Muba untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kominfo Muba secara aktif mendorong integrasi layanan digital lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penguatan pusat data daerah, penerapan aplikasi pelayanan publik, serta optimalisasi sistem pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintahan.
Keberhasilan Muba meraih nilai tinggi dalam SPBE dan ISDI sekaligus menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu daerah rujukan dalam implementasi digitalisasi pemerintahan di Sumatera Selatan.
Penguatan kebijakan Satu Data Daerah, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik menjadi fokus utama Kominfo Muba dalam mendukung visi pemerintah daerah membangun birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional tentang percepatan transformasi digital pemerintahan, yang bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan capaian nilai 3,78 berpredikat “Sangat Baik”, Pemkab Muba menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang serius menggarap agenda digitalisasi secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai program jangka pendek, melainkan sebagai fondasi utama pelayanan publik di masa depan.
Ke depan, Kominfo Muba menargetkan peningkatan kualitas sistem yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan layanan digital yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Prestasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa transformasi digital di daerah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam membangun pemerintahan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (ari)
