OKI Catat Nilai MCP 81.5, Tertinggi Kedua di Sumsel : Komitmen Antikorupsi Makin Nyata
OKI, bidiksumsel.com – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Berdasarkan data pemutakhiran Monitoring Centre for Prevention (MCP) per 5 Desember 2025, Pemkab OKI berhasil mencatat nilai capaian 81.5 poin, sekaligus menempatkannya di peringkat 85 nasional dan peringkat tertinggi kedua se-Sumatera Selatan hingga batas waktu pemenuhan dokumen dan verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian ini mencerminkan perbaikan signifikan dari delapan area intervensi MCP, yang meliputi Perencanaan, Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Publik (Yanblik), Manajemen ASN (M-ASN), Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dua indikator mencatat performa tertinggi, yaitu :
- Perencanaan: 95.1%
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: 91.3%
Sementara indikator APIP mencapai 72.7%, dengan 82 dari total 84 dokumen telah memenuhi unggahan.
Dalam momentum puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (9/12/2025), Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi pada peningkatan MCP tahun ini.
“Angka 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Tapi kami tidak berpuas diri. Target kami bukan hanya angka, melainkan terwujudnya pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Muchendi menambahkan bahwa Pemkab OKI terus memperkuat partisipasi publik melalui platform pengaduan “Lapor Bupati”, yang kini menjadi kanal terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan temuan dugaan penyimpangan atau layanan tidak sesuai standar.
“Platform ini bukan hanya sarana aduan, tapi mekanisme kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi,” imbuhnya.
Ketua Pelaksana dan Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, menegaskan bahwa fokus utama MCP tahun ini adalah penguatan fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah.
“Penguatan APIP adalah kunci. Semakin kuat dan independen APIP, semakin cepat deteksi potensi penyimpangan dan semakin efektif proses pencegahan,” katanya dalam laporan teknisnya.
Meski memberikan apresiasi atas capaian tahun ini, Asmar turut mengingatkan agar Pemkab OKI melakukan percepatan perbaikan khususnya pada beberapa area yang masih belum optimal. Di antaranya :
- Anggaran : baru mencapai 77.1%
- Manajemen Aset Daerah (BMD) : masih di angka 59.7%
“Perbaikan berkelanjutan wajib dilakukan, terutama pada area BMD dan Anggaran. Dukungan politik kepala daerah menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan reformasi tata kelola ini,” tegasnya.
Capaian MCP ini bukan hanya mencerminkan skor teknis, tetapi juga menunjukkan transformasi birokrasi yang tengah berjalan di Kabupaten OKI. Dengan hampir seluruh dokumen MCP telah terunggah dan nilai indikator strategis meningkat, OKI kini berada di jalur yang lebih kuat menuju tata kelola pemerintahan berbasis integritas, transparansi, dan kinerja yang terukur.
Ke depan, Pemkab OKI menargetkan peningkatan nilai MCP, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan implementasi program berjalan sesuai prinsip good governance dan zero tolerance terhadap korupsi.
Prestasi ini menjadi sinyal bahwa Kabupaten OKI siap bertransformasi menjadi salah satu daerah rujukan antikorupsi di Sumatera Selatan. (rd)
