Palembang, bidiksumsel.com – Agenda Reses Anggota DPRD Kota Palembang Masa Sidang I Tahun 2025 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 berlangsung hangat dan penuh aspirasi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Jumat (5/12/2025), menjadi ruang diskusi terbuka mengenai isu transportasi, fasilitas publik, serta layanan pemerintah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Koordinator Reses, M. Hibbani (PKS), memimpin jalannya forum bersama jajaran anggota DPRD lainnya yang hadir lengkap, antara lain: Hari Apriansyah dan M. Imam Fahrozi (Gerindra), M. Aris Alkautsar dan Sabia Afriyani (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Yuriana (Demokrat), Junaidi Wiratama (PAN), dan Achmad Nawawi (PKB).
Kehadiran penuh wakil rakyat memberi kesan bahwa persoalan transportasi di Dapil 1 menjadi prioritas serius untuk ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, ATD., MM, dalam paparannya menyampaikan bahwa keluhan lampu jalan paling banyak disuarakan warga dalam reses kali ini, disusul oleh persoalan parkir liar dan layanan angkutan umum.
“Cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak gangguan teknis. Meski perbaikan sempat terhambat, kami terus melakukan percepatan penanganan,” ujar Agus.
Sebagai langkah konkret, Dishub menambah 10 motor operasional bertangga untuk mempermudah perbaikan di akses sempit, terutama area permukiman dan lorong.
Selain itu, Dishub kini menggerakkan 9 koordinator lapangan (korlap) dengan sistem shift pagi dan malam. Setiap tim diperkuat 4–5 personel serta armada teknis.
“Silakan masyarakat melapor kapan saja. Tim selalu standby,” tegas Agus.
Selain lampu jalan, masalah penataan parkir juga menjadi perhatian utama.
Dishub mengelola titik parkir melalui 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas mengawasi aktivitas parkir dan memastikan tarif sesuai regulasi.
Agus menegaskan agar masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan pungutan liar, parkir ilegal di badan jalan, hingga tarif di luar ketentuan.
Sebagai upaya penertiban, Dishub akan memasang rambu “Dilarang Parkir” di sejumlah titik prioritas, termasuk Jalan Merdeka yang disebut sebagai salah satu pemicu kemacetan.
Tidak hanya itu, Dishub masih mengkaji kerja sama dengan pihak ketiga guna menerapkan sistem parkir modern berbasis digital agar lebih transparan dan efektif.
Amdalalin Tetap Wajib Koordinasi dengan Provinsi
Agus juga menjelaskan bahwa proses Amdal Lalu Lintas (Amdalalin) tetap dilakukan bersama Dishub Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada kawasan strategis seperti Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II atau akses pendukung jalan provinsi.
Menutup sesi pemaparan, Agus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, mengingat curah hujan tinggi mengakibatkan jalan licin dan jarak pandang terbatas.
“Keselamatan tetap nomor satu. Ikuti aturan lalu lintas dan waspadai cuaca ekstrem,” ujarnya.
Usai sesi pemaparan, anggota DPRD menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dimasukkan dalam laporan resmi reses untuk ditindaklanjuti melalui rapat komisi dan pembahasan anggaran.
Reses ini diharapkan menjadi langkah awal evaluasi layanan transportasi sekaligus dorongan mempercepat perbaikan fasilitas publik di Dapil 1. (dkd)
