Harga Turun! Sumsel Catat Deflasi April 2026, Daya Beli Warga Makin Kuat

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono/ist

Palembang, bidiksumsel.com – Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan pada April 2026. Setelah sempat mengalami inflasi pada bulan sebelumnya, kondisi harga di wilayah ini justru berbalik arah dengan mencatat deflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Jika ditarik dalam skala tahunan, inflasi di Sumatera Selatan juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 1,63 persen (year-on-year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 3,09 persen. Bahkan, capaian ini berada di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,42 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang semakin terjaga. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi telah berjalan efektif.

Menurutnya, deflasi yang terjadi pada April terutama dipicu oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama. Di antaranya adalah emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan antarkota. Koreksi harga emas, misalnya, terjadi seiring aksi ambil untung oleh investor setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Sementara itu, turunnya harga komoditas pangan dan transportasi juga tidak lepas dari faktor musiman. Normalisasi permintaan pasca bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri turut memberikan dampak terhadap penurunan harga di pasar.

Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada Mei 2026 diperkirakan akan kembali meningkat, meskipun dalam batas yang terkendali. Salah satu faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga adalah tarif angkutan udara, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur akibat dinamika harga minyak global.

Selain itu, masuknya musim kemarau juga menjadi perhatian. Kondisi ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai, yang selama ini menjadi penyumbang inflasi cukup besar.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi berbasis konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Langkah konkret telah dilakukan secara masif. Hingga akhir April 2026, lebih dari 300 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah digelar di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.

Upaya stabilisasi tidak berhenti di situ. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga memberikan subsidi harga serta subsidi ongkos angkut guna menjaga distribusi pangan tetap lancar. Tercatat, hingga April 2026 telah dilakukan 77 kali fasilitasi subsidi transportasi untuk komoditas pangan dengan total volume mencapai sekitar 47,92 ton.

Kerja sama antar daerah juga menjadi strategi penting. Dalam periode Maret hingga April 2026, Sumatera Selatan menjalin kolaborasi dengan Sumatera Barat untuk pasokan bawang merah sebanyak 22,67 ton. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah terus didorong melalui program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini kini diperluas dengan melibatkan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah daerah optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengendalikan inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif berupa harga yang stabil dan daya beli yang tetap terjaga. (dkd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *