Pemprov Sumsel Perkuat Komitmen Lawan Kekerasan terhadap Perempuan, 587 Kasus Tercatat Sepanjang 2025
Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan melalui sistem regulasi yang lebih responsif, layanan penanganan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas lembaga.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat membuka seminar Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Edward menyebut bahwa tantangan kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan memerlukan respon lebih cepat dan terstruktur dari seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius. Bentuknya terus berkembang, mulai dari fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Ini tantangan bersama yang harus ditangani secara serius, sistematis, dan berkelanjutan,” tegas Edward.
Seminar tahun ini mengangkat tema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini dinilai sangat relevan dengan situasi terkini, di mana masih banyak perempuan menghadapi kekerasan di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.
Edward menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya berhenti pada peningkatan kapasitas, tetapi harus dibarengi jaminan perlindungan yang kuat.
“Kekerasan bukan hanya melukai korban, tetapi juga menghambat pembangunan daerah dan masa depan generasi,” ujarnya.
Pemprov Sumsel kini tengah mendorong implementasi lima agenda prioritas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, yaitu :
- Penguatan regulasi daerah
- Peningkatan kualitas layanan perlindungan
- Pengembangan sistem data terpadu
- Pemberdayaan ekonomi perempuan rentan
- Kolaborasi multipihak dengan masyarakat dan institusi pendidikan
Edward berharap seminar ini menjadi forum strategis dalam memperkuat pedoman program dan memperluas jaringan aksi nyata di lapangan.
“Kami berharap lahir ide konkret dan jejaring kerja yang semakin kuat untuk menghapus kekerasan dari ruang kehidupan perempuan di Sumsel,” lanjutnya.
Ia juga mengajak mahasiswa, komunitas, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat agar turut mengambil peran, menyuarakan pencegahan, serta memberikan pendampingan moral dan hukum kepada korban.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., membeberkan data kekerasan yang terjadi sepanjang Januari–November 2025.
Berdasarkan catatan resmi, terdapat 587 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan laki-laki, mulai dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual.
Zaki menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi persoalan mendesak dan memerlukan intervensi langsung.
“Tujuan utama seminar ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, bahwa pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Sekda Sumsel menegaskan bahwa penghapusan kekerasan hanya dapat dicapai jika ada perubahan pola pikir dan keberanian untuk bersuara.
“Keadilan bagi perempuan adalah keadilan bagi masa depan bangsa,” tutup Edward.
Seminar Hari Ibu 2025 ini diikuti oleh perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perempuan se-Sumatera Selatan. (et)
