Palembang, bidiksumsel.com – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait percepatan program listrik desa (lisdes) mendapat apresiasi dari kalangan akademisi di Sumatera Selatan. Program tersebut dinilai selaras dengan semangat “energi berkeadilan” dan “kemandirian energi” yang tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (UNSRI), Dr. Andries Lionardo, mengatakan bahwa listrik desa bukan hanya persoalan teknis, melainkan representasi nyata dari keadilan sosial bagi masyarakat pedesaan.
“Kebijakan listrik desa ini sangat baik dan sangat pro-desa. Sekarang kita hidup di era teknologi dan digitalisasi. Tanpa listrik, energi dan potensi desa tidak akan tumbuh,” ujar Andries dalam diskusi kebijakan energi di Naka Signature Cafe, Palembang, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, ketersediaan listrik yang merata menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan di pedesaan. Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang masuk dalam Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025, dengan 7 desa berada di Musi Banyuasin (Muba) yakni Desa Bandar Jaya, Epil Barat, Kepayang, Mangsang, Muara Merang, Pangkalan Bulian, dan Sako Suban.
“Tanpa listrik, administrasi desa berbasis teknologi tidak bisa berjalan. Infrastruktur desa pun tidak bisa berkembang. Sekolah, jalan, puskesmas semua butuh listrik agar masyarakat bisa belajar dan bekerja dengan nyaman,” tegas Andries.
Ia menambahkan, efek domino dari program listrik desa kini sudah mulai terlihat. Banyak warga desa yang memanfaatkan pasokan listrik untuk mengembangkan usaha rumahan, menciptakan koperasi energi, dan memperkuat ekonomi lokal.
“Kebijakan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Energi UNSRI, M. Taufik Toha, menilai capaian elektrifikasi nasional saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.
“Rasio elektrifikasi kita sudah hampir 99 persen secara nasional, dan rasio rumah tangga terlistriki mencapai 91 persen,” ungkap Taufik.
Ia mendorong agar pemerintah mulai mengalihkan fokus dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), terutama yang berbasis potensi lokal.
“Panel surya sangat memungkinkan karena Indonesia tropis. Energinya melimpah sepanjang tahun, bisa disimpan di baterai untuk malam hari. Ini solusi paling efisien untuk desa terpencil,” jelasnya.
Menurut Taufik, langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. “Kita tidak hanya bicara soal pemerataan akses listrik, tapi juga keadilan energi. Ketika energi dikuasai rakyat, ekonomi pun bergerak dari desa ke kota,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, ekonom UNSRI Dr. M. Subardin menilai kebijakan pemerataan listrik juga terbukti memiliki dampak ekonomi langsung terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kalau dilihat dari elastisitas energi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, setiap kenaikan 1 persen konsumsi listrik akan mendorong PDB per kapita naik 1 persen. Karena hampir semua aktivitas masyarakat sekarang bergantung pada listrik,” katanya.
Subardin menilai, keberhasilan pemerintah meningkatkan akses listrik hingga ke pelosok menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di kota besar. “Program listrik desa mempercepat pemerataan ekonomi dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di tingkat lokal,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerataan energi nasional.
“Target Bapak Presiden Prabowo adalah pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030. Ini sedang kita kejar bersama PLN agar tak ada lagi desa yang hidup dalam kegelapan,” ujar Bahlil, dikutip Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, sebanyak 5.758 desa dan 4.310 dusun masih memerlukan percepatan program listrik agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati manfaat energi yang adil dan merata.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah, program listrik desa kini menjadi simbol transformasi sosial-ekonomi yang menghubungkan keadilan energi dengan kesejahteraan rakyat.
“Ini bukan sekadar soal menyalakan lampu, tapi menyalakan harapan,” tutup Andries Lionardo. (dkd)
