Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Laporkan Kinerja 2024 ke Kapolri : Fokus pada Empat Sektor Utama
Jakarta, bidiksumsel.com – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyampaikan laporan kinerja mereka selama tahun 2024 kepada Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
Dalam laporan ini, Satgassus diwakili oleh Kasatgassus Herry Muryanto dan Wakil Kasatgassus Novel Baswedan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Tribrata, Mabes Polri pada Kamis (26/9/2024), dan Jenderal Sigit memberikan apresiasi atas berbagai langkah dan program yang telah dilakukan Satgassus selama satu tahun terakhir.
“Satgassus Pencegahan Tipikor Polri telah berhasil menjalankan berbagai program yang patut diapresiasi. Langkah-langkah mereka memperlihatkan komitmen kuat dalam mendampingi berbagai Kementerian dan Lembaga dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Satgassus menjadi bagian penting dari strategi Polri dalam memberantas korupsi secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan.
Selama tahun 2024, Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri telah aktif menjalin kerja sama dan memberikan pendampingan kepada 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia. Beberapa K/L yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pertamina, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Badan Bank Tanah Nasional juga turut menerima pendampingan dari Satgassus.
Melalui kerja sama ini, Satgassus berupaya untuk meminimalisir dan mencegah tindak pidana korupsi di setiap sektor, baik melalui pengawasan langsung, penyusunan kajian, maupun pendampingan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjaga integritas di kalangan pegawai pemerintahan dan meminimalkan potensi penyelewengan dana negara.
Menurut Herry Muryanto, Kasatgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri, laporan yang disampaikan kepada Kapolri berfokus pada kegiatan selama tahun 2024, dengan prioritas di empat sektor utama. Keempat sektor tersebut adalah pelayanan publik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penerimaan negara. Keempatnya dinilai sebagai area yang sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi dan memerlukan perhatian khusus dari pihak kepolisian serta Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam upaya mendampingi kementerian dan lembaga tersebut, Satgassus menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi di berbagai level pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat integritas pejabat publik serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam tata kelola keuangan negara. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan kepentingan pribadi yang merugikan negara,” tegas Herry.
Selain itu, saat ini terdapat dua kementerian/lembaga yang sedang dalam proses pendampingan oleh Satgassus, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Bank Tanah Nasional. Kedua institusi ini diharapkan bisa segera memanfaatkan program pendampingan tersebut guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola mereka.
Herry juga menyampaikan bahwa tanggapan dari pihak kementerian dan lembaga yang menerima pendampingan sangat positif. Satgassus mendapat sambutan hangat dari berbagai instansi yang telah dibantu, yang menyadari pentingnya pendampingan ini untuk memperbaiki sistem yang ada. Pendampingan tersebut dinilai mampu memberikan solusi nyata dalam memperbaiki mekanisme internal, serta meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
“Dari proses pendampingan ini, kami juga telah mempersiapkan dua buku terkait pencegahan korupsi yang akan disusun sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga dalam meningkatkan langkah-langkah pencegahan,” tambahnya.
Buku panduan ini akan memberikan pedoman teknis mengenai cara-cara efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan, serta bagaimana memaksimalkan fungsi pengawasan internal di setiap lembaga.
Sebagai hasil dari pendampingan yang telah dilakukan, Satgassus menyusun lima kajian yang dinilai strategis dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi di Indonesia. Kajian pertama adalah terkait tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi sangat penting, mengingat sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional. Distribusi yang tidak tepat sasaran atau adanya praktik korupsi dalam pengadaan pupuk dapat berdampak buruk bagi petani dan produksi pangan.
Kajian kedua berfokus pada pemulihan ekonomi nasional di sektor infrastruktur pertanian. Satgassus memberikan rekomendasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di sektor ini.
Kajian ketiga adalah tentang tata kelola penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Program BLT sering kali menjadi sorotan karena potensi penyelewengan dana yang seharusnya disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Satgassus berusaha memastikan bahwa proses penyaluran BLT dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, kajian keempat mencakup pengelolaan sumur tua dan kebijakan penanganan pengeboran ilegal (*illegal drilling*). Illegal drilling kerap menjadi masalah serius di sektor energi, dan Satgassus memberikan kajian mengenai cara penanganan yang lebih efektif terhadap praktik-praktik tersebut.
Kajian kelima berkaitan dengan penerapan e-katalog dalam pengadaan minyak mentah (crude oil). E-katalog dinilai sebagai salah satu solusi dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa secara transparan serta mengurangi potensi suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan minyak mentah.
Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga di masa depan. Herry Muryanto menyampaikan bahwa Satgassus selalu terbuka untuk mendampingi kementerian dan lembaga yang ingin memperkuat program pencegahan korupsi di lingkungan mereka. Ia berharap, melalui pendampingan ini, integritas pegawai kementerian/lembaga dapat semakin diperkuat, sehingga mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan potensi kerugian negara.
“Penguatan antikorupsi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa ada intervensi atau penyelewengan,” pungkas Herry.
Dalam jangka panjang, diharapkan inisiatif ini tidak hanya mampu meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat di kalangan pegawai pemerintah. (dkd)
