Palembang, bidiksumsel.com,-
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus pelantikan kepengurusan periode 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Minggu (27/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 30 pengurus DPD ARUN Sumatera Selatan resmi dilantik. Musda menjadi momentum bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun program kerja dan strategi dalam menjalankan peran advokasi di tengah masyarakat.
Sejumlah arahan turut disampaikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN, Pemerintah Kota Palembang, dewan penasihat, hingga dewan pakar. Isu yang menjadi perhatian antara lain penguatan pendampingan masyarakat, persoalan agraria, serta pengawalan potensi strategis Sumatera Selatan, khususnya sektor energi dan hilirisasi.
Bob Hasan: ARUN Harus Konsisten Perjuangkan Persoalan Agraria
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPD ARUN Sumatera Selatan yang baru dilantik.
Ia berharap kepengurusan baru dapat semakin aktif menjalankan peran organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pendampingan serta penyelesaian berbagai persoalan agraria.
“Pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan sudah sukses dilakukan,” ujar Bob Hasan.
Bob menjelaskan, ARUN berdiri sejak 2014 dan pada awalnya berkembang dari berbagai persoalan agraria yang terjadi di Lampung.
“ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung,” katanya.
Menurut Bob, perjalanan ARUN dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat bukanlah sesuatu yang singkat. Ia bahkan mengaku telah tiga kali menghadapi proses hukum selama menjalankan perjuangan organisasi tersebut.
“Saya bisa bebas, karena saya tidak terbukti menerima serupiah pun uang yang mengalir ke saya, dan betul-betul murni saya menghibahkan diri saya untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia meyakini komitmen untuk membantu masyarakat pada akhirnya dapat membuka ruang dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Ratu Dewa Dorong ARUN Jadi Mitra Masyarakat dan Pemerintah
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda sekaligus pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan.
Menurutnya, Musda memiliki posisi penting dalam perjalanan sebuah organisasi karena menjadi forum untuk menyatukan visi, menyusun program kerja, sekaligus menentukan arah dan strategi organisasi.
Ratu Dewa berharap Musda ARUN Sumsel menghasilkan program yang konkret, konstruktif, serta memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Para pengurus yang telah menerima amanah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab. ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai ARUN dapat mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Organisasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak terkait ketika menghadapi persoalan tertentu.
“Dalam menjalankan fungsi advokasi, jajaran ARUN diharapkan senantiasa mengedepankan aturan hukum, etika, objektivitas, serta kepentingan masyarakat luas. Upaya advokasi juga diharapkan dilakukan secara konstruktif dan berorientasi pada pencarian solusi,” harapnya.
Ratu Dewa menambahkan, Pemerintah Kota Palembang terbuka terhadap peluang sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
Febri Zulian: ARUN Sumsel Siap Berkolaborasi
Ketua DPD ARUN Sumatera Selatan yang baru dilantik, Febri Zulian S., mengaku bersyukur atas terlaksananya pelantikan kepengurusan tersebut.
Ia menegaskan, DPD ARUN Sumsel siap membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan pendampingan dan advokasi kerakyatan.
“Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Febri berharap kehadiran ARUN di Sumatera Selatan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam kehidupan masyarakat di Kota Palembang dan wilayah lainnya.
“Setelah pelantikan ini, kami berharap semangat yang muncul tidak hanya berhenti pada euforia pelantikan. Ke depan, kami berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat turut serta berkolaborasi bersama kami, sesuai dengan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Fernando Duling Soroti Potensi Energi dan Hilirisasi Sumsel
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas F. Fernando Duling, meminta DPD ARUN Sumatera Selatan mampu membaca sekaligus mengawal berbagai potensi strategis yang dimiliki daerah.
Menurut Fernando, Sumatera Selatan memiliki sejumlah sumber daya strategis, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara hingga potensi energi lokal.
Potensi tersebut, menurutnya, perlu dipetakan dan menjadi bagian dari perhatian organisasi dalam menyusun program kerja ke depan.
Ia juga meminta DPD ARUN Sumsel mulai memetakan tanggung jawab yang perlu dikawal di sejumlah wilayah, terutama Lahat, Muara Enim dan Palembang.
“Tanggung jawab apa ke depan yang harus datang, di-maintenance oleh DPD ARUN Sumsel. Terkhusus ada tiga wilayah yaitu Lahat, Muara Enim, dan Palembang,” jelasnya.
Fernando menyebut ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing sehingga membutuhkan perhatian sesuai kondisi di lapangan.
Namun, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor strategis daerah tidak boleh menggeser identitas utama ARUN sebagai organisasi yang bergerak dalam pendampingan dan advokasi masyarakat.
“Saya berharap ARUN tidak sama dengan ormas pada umumnya. Banyak latar belakang kegiatan kita adalah proses pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat. Maka konteks kita adalah advokasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, advokasi yang dilakukan ARUN tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum. Pendampingan dapat mencakup bidang sosial, politik, budaya, keamanan, pertahanan, hubungan internasional hingga berbagai bentuk interaksi sosial masyarakat.
Fernando juga menyebut gerakan ARUN di tingkat akar rumput diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan dan regulasi, termasuk yang berkaitan dengan reforma agraria.
Terkait potensi Sumatera Selatan, ia menyoroti sektor sawit, batu bara dan energi lokal sebagai bagian yang perlu diperhatikan dalam perspektif hilirisasi.
“Sumsel ada sawit nggak? Ada. Sumsel ada tambang nggak? Ada. Dan apabila bisa dinegasikan berarti apa? Bahwa Sumsel menjadi bagian dari proses aktivitas hilirisasi energi dari perspektif sawit maupun dalam perspektif batu bara,” katanya.
Fernando berharap DPD ARUN Sumsel ke depan mampu melihat sejauh mana peran organisasi dalam mengawal agenda hilirisasi energi yang diarahkan menjadi salah satu kekuatan dalam kedaulatan energi.
Erwin Charara: Sejarah Sriwijaya Bisa Jadi Motivasi
Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, turut menyoroti sejarah panjang Sumatera Selatan.
Menurut Erwin, Sumatera Selatan memiliki catatan penting dalam perjalanan politik, hukum, ekonomi dan peradaban Nusantara.
Jejak sejarah tersebut, kata dia, dapat menjadi modal untuk membangun semangat masyarakat dalam mengenali serta mengembangkan potensi daerah.
Ia menyinggung sejarah Kerajaan Sriwijaya yang memiliki pengaruh luas di kawasan Asia. Menurutnya, perjalanan sejarah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus motivasi bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Erwin menyoroti sejumlah aspek yang menjadi bagian dari kejayaan Sriwijaya, mulai dari hubungan diplomatik, aktivitas perdagangan hingga kemampuan teknologi perkapalan.
“Bapak-bapak dan juga saya, bangga menjadi orang Sumatera Selatan, karena sangat disegani sampai kerajaan Cina. Karena kiblatnya mempunyai kemampuan hubungan diplomatik yang bagus, mempunyai hubungan perdagangan yang bagus, mempunyai teknologi perkapalan yang sangat bagus,” ungkapnya.
Ia berharap sejarah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari catatan masa lalu, tetapi juga dapat mendorong masyarakat untuk melihat kembali potensi Sumatera Selatan dan mengembangkannya secara berkelanjutan.
Parlin Rumahorbo: ARUN Harus Mampu Membaca Isu Strategis
Dewan Penasihat ARUN, Kolonel TNI Purn. Dr. Parlin Rumahorbo, M.Si., meminta DPD ARUN Sumsel memiliki kemampuan dalam membaca berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, jajaran organisasi perlu memahami dinamika kebijakan dan perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyinggung persoalan perkebunan dan agraria serta berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor tersebut.
“ARUN harus melihat isu-isu ini, bagaimana mengadvokasi bidang-bidang ini supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Parlin juga mengingatkan agar ARUN tidak terafiliasi dengan paham radikal maupun terorisme. Ia berharap organisasi mampu menjalankan perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Pujiono Suardi: ARUN Harus Berada di Tengah Masyarakat
Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Dr. Pujiono Suardi, menegaskan prinsip organisasi untuk berada di tengah-tengah masyarakat dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Ia menggambarkan prinsip tersebut melalui ungkapan Latin, non supra populum, sed inter populum, yang berarti tidak berada di atas rakyat, melainkan berada di tengah-tengah rakyat.
“Sudah memilih jalan. Itu kalau dalam bahasa Latinnya itu non supra populum, sed inter populum. Jadi tidak berada di atas rakyat, tapi berada di tengah-tengah rakyat,” ujar Pujiono.
Menurutnya, ARUN tidak seharusnya menempatkan diri lebih tinggi daripada masyarakat. Sebaliknya, organisasi diharapkan hadir untuk mendengar aspirasi, memahami persoalan dan ikut merasakan perjuangan masyarakat.
“ARUN itu telah memilih jalan, tidak berdiri di atas rakyat, bahkan berdirinya, tingginya ARUN tidak ingin menginjak kepala rakyat, tapi ARUN ingin berada di tengah-tengah rakyat, ingin mendengar suara rakyat seperti apa, memahami keluh kesah mereka, juga merasakan perjuangan mereka, dan juga membersamai perjuangan rakyat,” katanya.
Pujiono menilai kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan organisasi. Menurutnya, kondisi masyarakat tidak cukup hanya dipahami melalui laporan, tetapi juga perlu dilihat dan dirasakan secara langsung.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung isu reforma agraria dan akses masyarakat terhadap tanah, khususnya bagi petani serta masyarakat kecil.
“Undang-Undang ini adalah menegakkan keberpihakan, keberpihakan bahwa tanah redistribusi tanah itu bukan hanya untuk korporasi, tapi tanah itu juga untuk petani-petani kecil, tanah itu juga untuk masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kemampuan memahami kondisi masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan peran organisasi masyarakat sipil.
“Siapa yang bisa merasakan, merasakan itu adalah pemimpin, adalah kita yang tidak mengambil jarak dengan rakyat,” tegasnya.
Dengan dilantiknya 30 pengurus, DPD ARUN Sumatera Selatan kini diharapkan dapat menerjemahkan berbagai arahan yang disampaikan dalam Musda ke dalam program kerja nyata.
Fokus tersebut mencakup pendampingan dan advokasi masyarakat, perhatian terhadap persoalan agraria, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengawalan potensi strategis Sumatera Selatan di sektor energi dan hilirisasi. (dkd)
