Pilkada Serentak 2024 di Sumsel : Menjaga Harmoni Demokrasi di Tengah Potensi Konflik
Palembang, bidiksumsel.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel), tak pernah lepas dari dinamika politik yang penuh intrik dan potensi konflik. Sebagai pesta demokrasi lima tahunan, Pilkada selalu menjadi ajang kontestasi politik yang melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari partai politik, kandidat, hingga masyarakat.
Namun, di balik gegap gempita pesta demokrasi ini, ada tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan, mengingat konflik dalam politik adalah sesuatu yang hampir tak terelakkan.
Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyoroti fenomena ini dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024, Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya: Pesta Tanpa Goresan Luka”.
Acara yang diadakan di Kawan Ngopi Cafe pada Jumat malam, 18 Oktober 2024, ini mengangkat isu penting terkait bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) selama pelaksanaan Pilkada.
Bagindo Togar membuka diskusi dengan pandangan kritis mengenai realitas politik. Menurutnya, Pilkada tidak bisa dilepaskan dari intrik dan konflik, yang menjadi bagian dari proses politik itu sendiri. “Kalau tidak ada intrik atau konflik, itu bukan politik,” ujar Bagindo dengan nada tegas.
Ia bahkan tidak sepakat dengan konsep “Pilkada Damai”, karena menurutnya konflik adalah bagian alami dari politik, selama konflik tersebut terkendali.
Bagindo menggambarkan Pilkada seperti sebuah pesta besar. Dalam pesta, keramaian adalah hal yang wajar, bahkan tak jarang ada insiden kecil seperti pecahnya gelas atau botol. “Yang namanya pesta, pasti ada botol atau gelas yang pecah karena ramai, itu tak bisa terhindarkan. Sehingga, pesta demokrasi ini biarkanlah meriah, dengan catatan tetap terkendali,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa masyarakat Sumsel saat ini sudah lebih cerdas dalam menyikapi isu politik. Menurutnya, masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang kerap muncul menjelang Pilkada.
Namun, ia mengingatkan bahwa ada tiga elemen yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat : penyelenggara, partai politik, dan calon kepala daerah. “Biasanya mereka yang memancing konflik dan menyeret masyarakat ke dalamnya. Sebenarnya, masyarakat Sumsel sudah pintar dan tidak mudah termakan isu,” tegasnya.
Menghadapi potensi konflik ini, Bagindo menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga pengawas, seperti Bawaslu, serta aparat keamanan, khususnya kepolisian. Ia menilai bahwa lembaga-lembaga tersebut harus lebih tegas dalam menindak para aktor politik yang memicu kericuhan.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi potensi konflik yang ditimbulkan oleh massa pendukung.
Ia menyatakan bahwa dirinya telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk tidak hanya menangani konflik di permukaan, tetapi juga mengusut hingga ke aktor intelektual yang berada di balik konflik tersebut.
“Saya sepakat jika konflik yang timbul itu atas suruhan dari orang-orang yang berkepentingan. Makanya, saya telah memerintahkan jajaran melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok yang bertikai apabila terjadi konflik. Apabila memang tidak bisa dilakukan secara persuasif, maka jangan segan untuk menindak aktor intelektualnya,” tegas Kapolda.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sensitivitas terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik yang muncul dalam perbincangan sehari-hari maupun yang tersebar di media sosial. Polda Sumsel juga melakukan penilaian Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) secara berkala untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik dan menyiapkan langkah mitigasi.
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat agar proses Pilkada berjalan sesuai prosedur. Pengawasan ini ditujukan untuk meminimalisir pelanggaran yang bisa memicu konflik.
“Kami berupaya maksimal agar pelaksanaan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur. Kalau prosesnya bagus, saya kira hasilnya akan baik,” ucapnya.
Sementara itu, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas KPU Sumsel, Erland Evriansyah, mengungkapkan bahwa KPU Sumsel telah berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi peserta Pilkada.
Namun, ia mengakui bahwa sebaik apapun sistem yang dibangun, tetap ada potensi gangguan apabila ada pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Sebaik apapun sistem digital yang kami bangun, jika peran manusia di dalamnya tidak maksimal, maka tetap ada celah kesalahan. Namun, KPU Sumsel akan terus bekerja sesuai fungsinya untuk memperlancar proses pelaksanaan pesta demokrasi,” ungkapnya.
Erland juga menjelaskan bahwa KPU Sumsel telah meluncurkan beberapa inovasi, seperti aplikasi cek DPT online yang memungkinkan masyarakat memantau hak pilihnya secara mandiri. Selain itu, KPU juga terus mengembangkan aplikasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu di Sumsel.
Pemprov Sumsel juga berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Alfajri Zabidi, menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel telah menyalurkan dana pelaksanaan Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sumsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menandatangani NPHD untuk Pilkada 2024.
Namun, ada tantangan di beberapa daerah yang masih mengalami kekurangan dana, seperti Ogan Ilir, OKU Selatan, dan Empat Lawang. “Hal ini telah diatasi melalui skema pos sharing antara KPU provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dana yang tidak terpakai di KPU provinsi bisa disalurkan ke KPU daerah,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas selama Pilkada, Pemprov Sumsel juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta Sat Intelkam dan Korem. Mereka melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan di 17 kabupaten/kota di Sumsel guna mencegah potensi konflik.
“Meskipun setiap satuan kerja memiliki pandangan berbeda mengenai kerawanan dan metode mitigasi, sinergi ini penting untuk meminimalisir potensi konflik,” kata Alfajri.
Pilkada Serentak 2024 di Sumsel merupakan momentum penting bagi demokrasi di provinsi ini. Meski penuh dengan potensi konflik, berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah, telah mempersiapkan diri dengan baik untuk memastikan bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan terkendali.
Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat keamanan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik selama proses Pilkada. Sementara itu, masyarakat Sumsel yang semakin cerdas dan kritis menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan selama proses ini berlangsung. (Bd)
