Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam penyambutan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan dalam kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (27/04/2026).
Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyampaikan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses evaluasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan evaluasi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. “Selamat datang kepada Tim BPKP. Kami siap mendukung secara maksimal seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan entry meeting ini. Ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan optimal,” tegas Syafaruddin.
Dalam sambutannya, Sekda Muba menekankan bahwa kehadiran BPKP merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai, melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar memiliki tujuan jelas dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian program prioritas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Sementara itu, Pengendalian Mutu BPKP Sumatera Selatan, Afandi, menekankan pentingnya dukungan aktif dan keterbukaan dari seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan menilai angka-angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan kualitas perencanaan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang. “Kami berharap seluruh jajaran Pemkab Muba proaktif dan kooperatif dalam mendukung kegiatan ini, karena tujuan utama pengawasan bukan sekadar menilai angka, tetapi memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan,” ujarnya.
Afandi juga menyoroti masih adanya kesalahan persepsi dalam proses perencanaan pembangunan, terutama dalam memahami hubungan antara output kegiatan dan outcome yang ingin dicapai. Dalam arahannya, Afandi menegaskan pentingnya penggunaan Logic Model sebagai dasar penyusunan program pembangunan.
Menurutnya, setiap kegiatan harus dirancang dengan kerangka berpikir logis yang menghubungkan antara input, proses, output, hingga outcome secara jelas dan terukur. “Desain intervensi harus berbasis logic model dan kerangka berpikir logis. Setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara output dan outcome. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyerahkan asersi lima sektor pengujian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) beserta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026.
Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi telah diterima kembali pada 13 Maret 2026 dengan sejumlah catatan penting yang menjadi bahan perbaikan ke depan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berbasis data yang akurat.
Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin kuat dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil nyata.
Dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah, evaluasi ini diharapkan mampu menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (rd)
