Palembang, bidiksumsel.com,—
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas harga di tengah tantangan cuaca dan meningkatnya aktivitas masyarakat.
Pada Agustus 2026, Sumsel mencatat inflasi 0,06 persen secara bulanan (mtm), setelah pada Juli mengalami deflasi sebesar 0,24 persen. Secara tahunan, inflasi Sumsel berada di level 2,60 persen (yoy), naik tipis dari 2,50 persen pada bulan sebelumnya. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen.
Inflasi Agustus terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas, yakni daging ayam ras sebesar 0,33 persen, emas perhiasan 0,07 persen, beras 0,02 persen, kacang panjang 0,02 persen, dan jagung manis 0,01 persen.
Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi meningkatnya permintaan serta produktivitas ayam yang menurun akibat cuaca panas. Sementara harga emas terdorong kenaikan harga emas global.
Adapun kenaikan harga beras dipengaruhi menurunnya pasokan petani, sedangkan peningkatan harga bahan baku plastik kemasan terjadi seiring meningkatnya permintaan dan kembali beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tekanan inflasi pada September 2026 diperkirakan berpotensi meningkat. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi ancaman El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih kering dengan curah hujan di bawah normal, sehingga berpotensi mengganggu pasokan komoditas hortikultura.
Selain itu, aktivitas sekolah yang kembali normal sejak Agustus diperkirakan meningkatkan permintaan sejumlah bahan pangan, khususnya daging dan telur ayam ras. Perkembangan harga emas global juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, TPID Sumsel memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Agustus 2026, telah digelar lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan SPHP di berbagai wilayah Sumsel. Puluhan inspeksi mendadak pasar juga dilakukan untuk memastikan stok tersedia dan harga tetap sesuai ketentuan.
Bank Indonesia (BI) Sumsel turut mendukung stabilisasi melalui subsidi harga dan ongkos angkut. Hingga Agustus, subsidi ongkos angkut telah difasilitasi sebanyak 77 kali, dengan total komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton.
Selain itu, BI Sumsel memfasilitasi pembelian bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton serta cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton guna memperkuat pasokan pangan di Sumsel.
Kerja sama antardaerah juga terus diperluas. Hingga Agustus 2026, tercatat 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah di Sumsel dan Jawa Tengah melalui skema government to government (G2G). Sementara kerja sama B2B telah mencapai 4 PKS.
Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin TPIP-TPID, komunikasi kebijakan, iklan layanan masyarakat terkait bijak berbelanja, hingga publikasi jadwal operasi pasar murah melalui berbagai kanal media.
TPID Sumsel juga melakukan studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke Jawa Tengah untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Selain menjaga harga, penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang kini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi, sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan. Penguatan dilakukan melalui business matching dengan offtaker serta finance matching dengan perbankan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui akses pembiayaan usaha.
Pesantren dinilai memiliki potensi menjadi sumber Perwakilan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus salah satu pilar ketahanan pangan daerah.
Ke depan, BI Sumsel bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). (dkd/ril)
