Prabumulih, bidiksumsel.com – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Prabumulih, Arlan, saat menghadiri High Level Meeting Rapat Koordinasi dan Capacity Building TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Wyndham Palembang, Selasa (24/02/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar. Ia mengingatkan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri kerap diiringi peningkatan permintaan, yang jika tidak diantisipasi dapat memicu gejolak harga.
“Kepala daerah harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok aman dan distribusi terkendali,” tegasnya di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.
Menanggapi arahan tersebut, Arlan menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Prabumulih untuk mendukung langkah strategis Pemprov Sumsel. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkot Prabumulih akan terus melakukan pemantauan harga secara intensif di pasar-pasar tradisional maupun pusat distribusi.
Selain itu, koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha akan diperkuat guna mencegah kelangkaan atau praktik penimbunan. Bila diperlukan, pemerintah siap menggelar operasi pasar untuk menjaga harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
“Kami memastikan TPID Prabumulih bergerak aktif. Jika ada indikasi kenaikan harga signifikan, langkah intervensi akan segera dilakukan,” ujar Arlan.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Rakor tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dalam konteks ini, Pemkot Prabumulih berkomitmen mempercepat implementasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan.
Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem pembayaran elektronik, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan minim risiko penyimpangan.
Arlan menegaskan, percepatan digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern. Integrasi sistem keuangan berbasis digital diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Wali Kota Prabumulih hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Asisten I Aris Priadi, Kepala Dinas Kominfo Effryadi, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keikutsertaan jajaran lengkap ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Prabumulih dalam mendukung agenda pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci menjaga stabilitas regional.
Bagi Prabumulih, menjaga inflasi tetap terkendali bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Stabilitas harga berarti menjaga daya beli, memastikan kebutuhan pokok terjangkau, serta menciptakan rasa aman menjelang hari besar keagamaan.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD, Pemkot Prabumulih optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri dengan lebih terukur. Komitmen ini sekaligus menjadi langkah konkret mewujudkan tata kelola ekonomi daerah yang stabil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. (tinus)
