Palembang, bidiksumsel.com – Musyawarah Daerah (Musda) XII Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPENSI) Sumatera Selatan resmi digelar di Hotel Salatin, Jalan Sultan M. Mansyur, Palembang, Jumat malam (13/2/2026).
Agenda lima tahunan ini menjadi forum konsolidasi penting bagi para pelaku jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Selain menjadi ruang evaluasi organisasi, Musda XII juga menjadi panggung strategis untuk merumuskan arah kebijakan GAPENSI ke depan, termasuk menentukan kepemimpinan baru yang dinilai mampu menjawab tantangan industri konstruksi yang semakin kompleks.
Musda XII GAPENSI Sumsel dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP GAPENSI, H. Andi Rukman N. Karumpa. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, ST, MM, IPM, ASEAN Eng.
Dengan mengusung tema “GAPENSI Berperan Aktif dalam Membangun Daerah di Bidang Jasa Konstruksi”, Musda kali ini tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum strategis untuk mempertegas posisi GAPENSI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GAPENSI Andi Rukman N. Karumpa menegaskan bahwa Musda adalah ruang regenerasi kepemimpinan sekaligus peneguhan peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menyoroti persoalan klasik yang menurutnya masih menjadi hambatan banyak pemerintah daerah, yakni keterbatasan anggaran, terutama terkait dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Andi, tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah akan sulit menentukan prioritas pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung layanan publik.
“Jika dana transfer tidak ditingkatkan, daerah akan sulit bergerak cepat. Padahal infrastruktur adalah tulang punggung layanan publik. Kami mendorong pemerintah pusat agar memperbesar dana transfer ke daerah, tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan UMKM konstruksi,” ujar Andi.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan transfer anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, proyek infrastruktur dapat menjadi “mesin penggerak” bagi sektor lain, mulai dari perdagangan material, jasa angkutan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa regulasi terbaru seperti Perpres 46 dan Permen PUPR Nomor 06 Tahun 2025 pada dasarnya telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil di sektor jasa konstruksi.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut harus dibarengi tanggung jawab tinggi terhadap kualitas pekerjaan.
“Siapa pun yang mendapat kontrak proyek harus menjunjung profesionalisme. Kualitas pekerjaan adalah harga mati, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap dunia konstruksi,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor konstruksi bukan sekadar soal menyelesaikan proyek, tetapi juga menyangkut keamanan publik, keberlanjutan infrastruktur, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, menekankan bahwa dunia konstruksi harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ia menilai, pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pembangunan, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperkuat transparansi dalam tata kelola proyek.
“GAPENSI harus berada di garda terdepan dalam menghadapi era digital. Jika mampu beradaptasi, pembangunan di Sumatera Selatan akan semakin cepat, efektif, dan berkualitas,” katanya.
Novian juga menyampaikan bahwa Musda XII GAPENSI Sumsel mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan. Pemerintah daerah, kata dia, berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha jasa konstruksi dapat terus terjalin harmonis.
“Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya sebatas proyek, tetapi menjadi kemitraan jangka panjang untuk membangun Sumsel yang lebih maju,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua BPD GAPENSI Sumsel, Mayumi Itsuwa, BA, menjelaskan bahwa Musda XII juga menjadi forum pemilihan ketua untuk periode kepengurusan berikutnya. Ia menyatakan siap kembali melanjutkan program strategis apabila kembali dipercaya anggota.
Menurut Mayumi, fokus utama GAPENSI Sumsel ke depan adalah digitalisasi organisasi. Ia menilai tanpa adaptasi teknologi, perusahaan anggota akan sulit bersaing di tengah perubahan industri yang semakin cepat.
“Digitalisasi bukan hanya soal sistem administrasi, tetapi juga cara berpikir. GAPENSI harus mampu menjadi organisasi modern agar anggota tetap relevan dan kompetitif,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebagai fondasi profesionalisme. Menurutnya, SBU bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan pintu masuk untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Mayumi juga mengajak seluruh perusahaan anggota GAPENSI untuk lebih aktif menggerakkan usaha, memperluas jaringan, serta memperkuat kemitraan dengan pemerintah maupun lembaga pendidikan.
Saat ini, GAPENSI Sumatera Selatan tercatat memiliki sekitar 500 perusahaan anggota yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Namun, sejumlah cabang masih dalam tahap reaktivasi setelah terdampak pandemi COVID-19.
“Pandemi menjadi tantangan terbesar pada periode pertama kepemimpinan kami. Banyak kegiatan terhenti, bahkan beberapa cabang sempat vakum. Tapi sekarang organisasi perlahan bangkit dan kembali solid,” ungkap Mayumi.
Musda XII GAPENSI Sumsel diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang adaptif, progresif, serta siap membawa organisasi semakin kuat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha konstruksi, kami optimistis pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Sumatera Selatan akan semakin maju, merata, dan berkualitas,” pungkas Mayumi. (dkd)
