Ratusan Pejabat Diganti! Herman Deru Kocok Ulang Birokrasi Sumsel Awal 2026
Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kembali melakukan perombakan besar-besaran di tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Sumsel. Sebanyak ratusan pejabat eselon II, III, dan IV resmi dilantik dalam sebuah upacara yang digelar di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Bukit Besar, Palembang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan massal ini menjadi salah satu agenda strategis Pemprov Sumsel di awal tahun 2026. Tidak sekadar rutinitas administratif, langkah tersebut dimaknai sebagai bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menguji konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang selama ini terus digaungkan.
Suasana aula BKSDM tampak dipenuhi para pejabat yang dilantik bersama keluarga dan tamu undangan. Prosesi berlangsung khidmat, menandai babak baru bagi roda pemerintahan Sumatera Selatan yang diharapkan semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan. Namun ia mengingatkan, pergantian jabatan tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan kerja keras, integritas, dan inovasi. Saya berharap pejabat yang dilantik mampu bekerja cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Herman Deru di hadapan para pejabat.
Ia menekankan bahwa setiap jabatan adalah tanggung jawab moral dan profesional, bukan sekadar posisi struktural. Oleh karena itu, seluruh pejabat diminta menunjukkan kinerja nyata, loyalitas terhadap tugas, serta komitmen penuh terhadap pelayanan publik.
Menurut Herman Deru, birokrasi yang lamban dan tidak adaptif hanya akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Sebaliknya, birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil akan menjadi motor penggerak kemajuan Sumatera Selatan.
Perombakan struktur birokrasi kali ini dinilai sebagai salah satu indikator keseriusan Pemprov Sumsel dalam mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih solid, efektif, serta mampu bekerja lintas sektor.
Sejumlah pengamat menilai, rotasi dalam skala besar seperti ini kerap menjadi momentum krusial. Di satu sisi membuka peluang lahirnya inovasi baru, namun di sisi lain juga menjadi ujian apakah reformasi benar-benar dijalankan secara objektif dan berbasis kinerja.
Pemprov Sumsel sendiri menegaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
Maha Resitama Pimpin Satpol PP Sumsel
Salah satu pejabat yang mendapat sorotan dalam pelantikan tersebut adalah Maha Resitama, yang resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel.
Usai dilantik, Maha Resitama menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Herman Deru.
“Terima kasih tentu saja kepada Bapak Gubernur yang telah mempercayai kami untuk memimpin Satpol PP Sumsel. Ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami jalankan sebaik mungkin,” ujarnya kepada awak media.
Ia menyadari bahwa Satpol PP memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Dalam menjalankan tugas, Maha Resitama menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ia juga bertekad membawa wajah baru bagi Satpol PP Sumsel melalui pendekatan yang lebih humanis tanpa mengurangi ketegasan.
“Satpol PP harus bekerja dengan semangat yang tinggi, mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap tegas. Penegakan perda tidak boleh menimbulkan ketakutan, tetapi harus menghadirkan rasa aman dan keadilan,” jelasnya.
Menurutnya, citra Satpol PP selama ini kerap identik dengan tindakan represif. Padahal, tugas utama institusi tersebut adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan sosial.
Oleh karena itu, ia berencana mendorong peningkatan kapasitas personel, pembenahan sistem kerja, serta inovasi pelayanan agar Satpol PP lebih diterima masyarakat.
Dalam waktu dekat, Maha Resitama mengungkapkan akan segera melakukan konsolidasi internal bersama seluruh jajaran Satpol PP Sumsel. Langkah ini dianggap penting untuk menyamakan persepsi, merumuskan program kerja, serta memastikan arah kebijakan institusi sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Program ke depan tentu akan kami konsolidasikan terlebih dahulu. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumsel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Perombakan besar-besaran yang dilakukan Herman Deru ini menimbulkan harapan sekaligus tantangan. Harapan akan lahirnya birokrasi yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan. Tantangan karena publik kini akan menilai, apakah rotasi ini benar-benar membawa perubahan nyata atau hanya sebatas pergantian nama di struktur jabatan.
Yang jelas, awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemprov Sumsel untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. (dkd)
