Sumsel Raih Dua Penghargaan Nasional dalam Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Palembang, bidiksumsel.com – Provinsi Sumatera Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam kategori Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Digitalisasi Daerah. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan provinsi dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital layanan publik.
Penghargaan tersebut menjadi sorotan utama dalam kegiatan Rapat Koordinasi Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumsel yang berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (2/12/2025). Agenda tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor pangan dan digitalisasi keuangan daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan provinsi menerima pengakuan nasional di dua kategori bergengsi tersebut.
“Alhamdulillah, Sumsel mendapat award juara untuk dua kategori sekaligus yang cukup bergengsi : TPID Pemerintah dan Digitalisasi Daerah. Ini luar biasa!” tegasnya.
Menurut Bambang, penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi merupakan hasil dari sinergi yang kuat mulai dari pemerintah kabupaten/kota, BI, hingga stakeholder pendukung yang selama ini aktif menjaga stabilitas harga terutama pada komoditas pangan.
Bambang menilai bahwa penghargaan ini datang pada waktu yang tepat, mengingat Sumsel tengah memasuki fase krusial menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Periode ini identik dengan meningkatnya permintaan konsumsi yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan strategis.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI bersama TPID telah meminta seluruh kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan melalui kebijakan yang berbasis data evaluasi inflasi tiga tahun terakhir.
“Persiapan Nataru ini menjadi sangat penting. Karena itu seluruh kabupaten dan kota wajib hadir dalam Rakor dan HLM ini. Kolaborasi adalah kunci,” ujar Bambang.
Pendekatan Berbasis Data untuk Intervensi Harga
Menurut Bambang, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara reaktif. Pemerintah daerah harus menyusun strategi berdasarkan data historis tren inflasi dan pola konsumsi masyarakat pada periode akhir tahun.
Sejumlah komoditas yang berpotensi memicu inflasi seperti beras, cabai merah, daging ayam ras, dan telur masih menjadi fokus utama intervensi. Pemerintah bersama TPID merancang berbagai program jangka pendek seperti :
- Operasi pasar
- Pasar pangan murah
- Intervensi pasokan berbasis daerah surplus
- Optimalisasi distribusi dan logistik pangan
Meski sifatnya taktis dan cepat, seluruh kebijakan tersebut dipastikan tetap melalui mekanisme evaluasi secara berkelanjutan.
“Biasanya kalau Nataru, kita menerapkan kebijakan yang bersifat jangka pendek seperti operasi pasar dan pasar pangan murah. Upaya-upaya ini akan kita intensifkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketepatan kebijakan menjadi kunci efektivitas program.
“Kita pastikan tetap tepat komoditas, tepat penerima, dan tepat tempatnya,” tegas Bambang.
Selain pengendalian inflasi, Sumsel juga diapresiasi dalam transformasi digital pemerintahan, terutama melalui akselerasi implementasi digitalisasi sistem pembayaran daerah dan Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong transparansi keuangan, efisiensi transaksi, peningkatan PAD, hingga perluasan akses layanan publik berbasis digital.
Dengan diraihnya dua penghargaan nasional ini, Sumsel semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi yang progresif dalam pengendalian inflasi dan transformasi layanan digital.
Prestasi ini diharapkan menjadi momentum percepatan, bukan sekadar catatan keberhasilan sementara. (dkd)
