Palembang, bidiksumsel.com – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm) pada Oktober 2025, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,27% (mtm). Meskipun secara tahunan inflasi sedikit naik menjadi 3,49% (yoy) dari 3,44% (yoy) pada September, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa angka ini masih aman dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menegaskan bahwa kondisi inflasi di Sumsel tetap terkendali dan mencerminkan hasil nyata dari sinergi pengendalian harga antara BI, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Inflasi di Sumatera Selatan masih dalam rentang sasaran nasional. Artinya, harga-harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).
Bambang menjelaskan, inflasi periode laporan didorong oleh kenaikan harga komoditas strategis, terutama emas perhiasan, yang menyumbang andil 0,15% (mtm). Disusul telur ayam ras (0,06%), daging ayam ras (0,05%), serta wortel dan ketimun yang turut memberi andil meski kecil, masing-masing di bawah 0,01%.
“Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global di tengah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai safe haven asset. Sementara itu, kenaikan harga telur dan daging ayam disebabkan meningkatnya biaya produksi,” jelasnya.
Selain itu, curah hujan tinggi yang melanda sejumlah sentra pertanian menyebabkan gangguan pasokan sayuran seperti wortel dan ketimun, sehingga menambah tekanan pada inflasi pangan.
Menurut BI, potensi tekanan inflasi masih bisa terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Tekanan dapat muncul dari kelompok volatile food, terutama karena musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan, yang dapat menurunkan produktivitas,” kata Bambang.
Di sisi lain, harga emas perhiasan diperkirakan tetap tinggi karena ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar, yang dapat berimbas pada inflasi inti.
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Sumsel terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu :
- Keterjangkauan harga (K1)
- Ketersediaan pasokan (K2)
- Kelancaran distribusi (K3)
- Komunikasi efektif (K4)
Langkah konkret yang dilakukan antara lain :
- Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah;
- Koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP;
- Penyaluran bahan pangan terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
Selain itu, TPID juga rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, memastikan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan stok bahan pangan mencukupi.
Salah satu aksi nyata dilakukan 31 Oktober 2025 di Pasar Induk Jakabaring, yang memantau langsung ketersediaan cabai, bawang merah, dan kebutuhan pokok lainnya.
Sebagai langkah jangka panjang memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan melalui tiga program utama :
- GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kabupaten/kota;
- GSMP Goes to Panti Sosial;
- GSMP Goes to Office melibatkan seluruh OPD di Sumsel.
Dalam program ini, Bank Indonesia bersama TPID memberikan bantuan bibit, benih, serta sarana budidaya cabai dan bawang merah, disertai pelatihan kapasitas (capacity building) bagi kelompok tani, PKK, dan penyuluh di empat zona wilayah.
Puncaknya, program GSMP Menyala ditutup dengan monitoring, evaluasi, dan awarding pada 25 Oktober 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi desa dan kelompok tani berprestasi.
Untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, TPID Sumsel juga menandatangani MoU dan PKS Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Tanah Datar pada 22 Oktober 2025.
Kerja sama ini langsung diwujudkan melalui pengiriman 14 ton bawang merah dari Solok ke Palembang, membantu menstabilkan pasokan dan harga di pasar lokal.
“Langkah ini adalah bentuk nyata sinergi antardaerah dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di Sumsel,” ujar Bambang.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga melalui dua gerakan besar :
- Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat nasional, dan
- Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di tingkat daerah.
Selain itu, TPID juga bersinergi dengan pelaku usaha dan distributor guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Upaya ini tidak hanya menjaga inflasi agar tetap pada sasaran, tapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Bambang. (dkd)
