Penyegaran Birokrasi, Ketua PJS Muba Ingatkan Pejabat Baru : Jangan Alergi Kritik, Saatnya Turun ke Lapangan
Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) kembali melakukan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi. Melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Pratama dan Pejabat Fungsional, Pemkab Muba menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah sejalan dengan visi “Muba Maju Lebih Cepat”, Selasa (4/11/2025).
Pelantikan yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Momentum ini juga menjadi tonggak penting bagi pejabat baru untuk membuktikan kinerja dan loyalitas mereka terhadap daerah dan masyarakat.
Namun, pelantikan tersebut tak hanya disambut dengan seremonial semata. Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Muba, Riyansyah Putra, SH., CMSP, memberikan pandangan kritis sekaligus pesan moral yang tajam kepada para pejabat yang baru saja dilantik.
Dalam keterangannya, Riyansyah menegaskan bahwa penyegaran jabatan ini semestinya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian posisi atau rotasi administratif, tetapi sebagai momentum bagi pejabat untuk menunjukkan totalitas kerja nyata.
“Para pejabat yang baru dilantik harus siap bekerja dan berani turun langsung ke masyarakat, bukan hanya sibuk dengan pencitraan,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan publik adalah amanah besar yang menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial di lapangan. Ia menilai masih ada sebagian pejabat yang terlalu nyaman di balik meja dan enggan bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat.
“Dalam pemerintahan, apalagi di tingkat kabupaten, pejabat itu seharusnya bukan hanya piawai berkomunikasi tapi juga berani bertindak. Jangan hanya pandai berbicara atau membuat janji, tapi harus disertai dengan semangat kerja nyata,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Riyansyah menyoroti fenomena “pejabat alergi kritik” yang menurutnya masih terjadi di sejumlah instansi daerah. Ia menilai, pejabat publik seharusnya terbuka terhadap masukan dan kritik sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki kinerja.
“Mungkin masih ada pejabat yang belum siap dikritik atau tidak responsif terhadap keluhan masyarakat. Padahal kritik itu penting, sebagai bentuk kontrol sosial,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki diri dan sistem pemerintahan agar semakin baik.
“Kalau semua pejabat terbuka dan siap menerima masukan, maka kinerja pemerintah akan semakin cepat beradaptasi terhadap kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Sebagai penutup, Riyansyah berpesan agar seluruh pejabat yang baru saja dilantik tidak menyimpang dari kewenangan dan tanggung jawab jabatan, serta menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan keluar dari jalur kewenangan. Kami berharap para pejabat baru benar-benar bekerja demi kesejahteraan masyarakat Muba,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi dorongan moral agar pelantikan pejabat baru ini bukan hanya formalitas, melainkan awal dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan semangat penyegaran organisasi dan sistem, diharapkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (ari)
