Gubernur Herman Deru Lantik Bakohumas Sumsel 2025–2030 dan Resmikan Platform “Sumsel Cek Fakta” untuk Perangi Hoaks
Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah besar dalam memperkuat sistem komunikasi publik yang akurat dan terpercaya. Pada acara resmi yang berlangsung di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melantik 72 anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi Sumsel masa bakti 2025–2030 sekaligus meresmikan platform digital sumselcekfakta.sumselprov.go.id, yang menjadi kanal resmi untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 660/KPTS/DIS.KOMINFO/2025, yang meneguhkan kehadiran Bakohumas sebagai wadah koordinasi komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN/BUMD, instansi vertikal, dan perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota. Dengan komposisi 72 pengurus, Bakohumas diharapkan mampu memperkuat integrasi informasi lintas sektor agar publik dapat mengakses data yang valid dan teruji.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa peran Bakohumas kini semakin strategis di era arus informasi yang berputar begitu cepat. Menurutnya, kondisi informasi saat ini menuntut lembaga humas memiliki kemampuan koordinasi yang kuat dan narasi yang tertata.
“Tugas Bakohumas tidak mudah, mengkoordinasikan arus informasi dari semua instansi dengan narasi yang harus tertata dengan baik,” ujar Herman Deru. Ia menekankan perlunya kecermatan dalam menyusun pesan komunikasi agar informasi yang disampaikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara tepat sasaran.
Gubernur juga menegaskan bahwa Bakohumas harus berfungsi sebagai sumber rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
“Peran Bakohumas harus menjadi speaker yang baik dan meyakinkan sehingga orang mencari kebenaran itu ke Bakohumas. Orang harus mencari Bakohumas sebagai sumber informasi yang paling valid,” tegasnya.
Peresmian platform “Sumsel Cek Fakta” menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Sumsel untuk mengantisipasi maraknya hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang kini semakin sulit dibedakan dari fakta. Dengan begitu banyaknya informasi palsu yang menyebar cepat, pemerintah merasa berkewajiban menyediakan alat verifikasi yang kredibel dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Daerah Sumsel sekaligus Ketua Umum Bakohumas, Edward Candra, mengajak seluruh anggota untuk menyatukan narasi pemerintah dan menyebarkan informasi pembangunan yang telah berjalan.
“Banyak yang sudah dikerjakan pemerintah yang perlu diketahui masyarakat,” ujarnya. Ia meyakini “Sumsel Cek Fakta” dapat membantu pengurus menelusuri kebenaran informasi, membangun kembali kepercayaan publik, serta menyosialisasikan Program Strategis Pusat dan 12 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumsel sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Rika Efianti, SE, MM, menyoroti tantangan komunikasi di era digital yang semakin kompleks.
“Dunia digital telah berubah menjadi badai yang tidak berhenti. Kita harus tetap melayani publik di tengah arus deras misinformasi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa platform “Sumsel Cek Fakta” merupakan jawaban konkret Pemprov Sumsel dalam menghadapi laju penyebaran berita bohong. Rika menekankan bahwa kebenaran kini semakin sulit ditemukan, terlebih dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan yang mampu menciptakan gambar palsu lebih meyakinkan dibanding realitas.
“Kebenaran makin langka. Mesin AI membuat foto palsu tampak lebih meyakinkan dari foto asli. Realitas kalah cepat dari rekayasa. Peran humas bukan lagi penyalur, tetapi harus hadir sebelum hoaks merusak,” tegasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Sumsel juga memberikan Piagam Penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang berperan aktif dalam literasi digital dan penangkalan hoaks. Di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel, serta para trainer cek fakta yang telah berkontribusi dalam berbagai program edukasi publik.
Pelantikan Bakohumas serta peluncuran platform “Sumsel Cek Fakta” menjadi penanda kuat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan semakin serius membangun ekosistem informasi yang kredibel. Langkah ini juga memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat upaya melawan penyebaran hoaks di berbagai kanal digital.
Dengan inisiatif baru ini, Pemprov Sumsel berharap publik makin mudah mengakses kebenaran dan semakin terlindungi dari disinformasi yang merugikan. Langkah ini bukan hanya refleksi komitmen pemerintah terhadap transparansi, tetapi juga upaya menjaga kualitas demokrasi dan kohesi sosial di era digital yang penuh tantangan. (dkd)
