DPRD Kota Palembang Soroti Fasilitas Pendidikan Tak Layak di SMP Negeri 2
Palembang, bidiksumsel.com – Kunjungan reses anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) I kembali mengungkap wajah buram fasilitas pendidikan di ibu kota Sumsel. Dalam pertemuan yang digelar di SMP Negeri 2 Palembang, Kamis (18/09/2025), berbagai masalah mendasar disuarakan langsung oleh guru dan pihak sekolah.
H. Yustin Kurniawan Zendrato, SE., M.Si., Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar, menegaskan bahwa kondisi fasilitas di sekolah tersebut jauh dari kata layak.
“Mulai dari toilet siswa yang tidak layak, pagar sekolah yang rapuh, jumlah ruang belajar yang kurang memadai, hingga musholla yang sudah seharusnya direnovasi. Semua ini kebutuhan mendesak yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” kata Yustin dengan tegas.
Tak hanya soal bangunan fisik, para guru juga mengeluhkan minimnya sarana pembelajaran modern. Mereka berharap adanya tambahan perangkat seperti infokus untuk mendukung metode belajar interaktif, serta CCTV demi menjaga keamanan lingkungan sekolah.
Yustin berjanji akan membawa seluruh aspirasi ini ke forum resmi DPRD. “Semua usulan akan dibahas pada Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang tanggal 26 September 2025. Kami akan mendorong agar rekomendasi ini segera direspons dan direalisasikan,” jelasnya.
Kepala SMP Negeri 2 Palembang, Dra. Khoiriah, M.Pd., menyambut baik kunjungan reses ini. Menurutnya, kondisi sekolah dengan luas lahan 2.600 meter persegi dan 896 siswa memang sangat mendesak untuk diperhatikan.
“Bayangkan, hanya ada 16 unit toilet untuk hampir 900 siswa. Musholla pun sudah waktunya direnovasi agar dapat menunjang kegiatan keagamaan dengan lebih nyaman. Alumni memang ada yang membantu, tapi itu masih jauh dari cukup,” ungkap Khoiriah penuh harap.
Ia menambahkan bahwa aspirasi melalui jalur reses seperti ini sangat penting agar kebutuhan sekolah tidak berhenti pada level keluhan, tetapi benar-benar mendapat alokasi anggaran nyata.
Menurut Yustin, akar masalah sebenarnya terletak pada keterbatasan anggaran. Selama ini, pokok pikiran (pokir) DPRD lebih banyak diarahkan pada pembangunan drainase, perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya.
“Ke depan, pokir ini harus digeser ke fasilitas pendidikan. Kita bicara tentang masa depan anak-anak Palembang. Jika fasilitas sekolah masih seperti ini, bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul?” tegasnya.
Kasus SMP Negeri 2 hanyalah satu potret dari banyak sekolah di Palembang yang mengalami hal serupa. Infrastruktur yang buruk, sarana pembelajaran minim, hingga lingkungan sekolah yang tidak memadai masih menjadi persoalan klasik dunia pendidikan daerah.
Reses kali ini menjadi momentum penting agar DPRD Kota Palembang benar-benar mengubah arah prioritas pembangunan. Tidak hanya memperbaiki jalan dan drainase, tetapi juga fokus pada fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan paling mendasar bagi generasi muda.
“DPRD Kota Palembang akan terus mendorong agar pendidikan menjadi prioritas utama. Anak-anak harus belajar di tempat yang aman, nyaman, dan berkualitas. Itu tanggung jawab kita semua,” tutup Yustin. (dkd)
