Wali Kota Prabumulih Soroti Aset Daerah dan Pelayanan Publik dalam Rapat Koordinasi Bulanan
Prabumulih, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih kembali menggelar rapat koordinasi bulanan pada Senin, 4 Agustus 2025. Bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Wali Kota Prabumulih, rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota H. Arlan, didampingi Sekretaris Daerah H. Elman, ST, MM, serta dihadiri Asisten II dan III, Staf Ahli Wali Kota, para kepala OPD, camat dan lurah, kepala SMP, kepala puskesmas, hingga direktur BUMD.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Arlan menyampaikan sejumlah arahan strategis yang menjadi prioritas pemerintah kota menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia serta dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.
Aset Daerah Harus Dilindungi : “Segera Patok Tanah Pemkot”
Salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah penegasan Wali Kota terkait pentingnya pengamanan dan penertiban aset milik daerah, terutama dalam bentuk tanah. Ia menekankan bahwa seluruh tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih harus segera diberi tanda batas berupa patok untuk mencegah klaim sepihak dan memperkuat status hukum kepemilikan.
“Jangan sampai aset kita dikuasai pihak lain karena kelalaian administrasi. Segera lakukan pematokan semua tanah milik pemkot. Ini adalah langkah awal untuk perlindungan aset negara,” tegas Wali Kota.
Instruksi ini ditujukan kepada seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pendataan aset, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, BPKAD, serta para camat dan lurah.
Pelayanan Publik Harus Cepat dan Akuntabel
Selain soal aset, pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam evaluasi kinerja perangkat daerah. Wali Kota menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan baik dari sisi kecepatan, kemudahan, maupun akuntabilitas.
“Mulai dari urusan perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi di kelurahan dan kecamatan, semuanya harus berjalan dengan profesional. Tidak boleh ada pelayanan yang berbelit-belit,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa wajah pemerintahan akan dinilai dari bagaimana masyarakat dilayani di lini paling bawah.
Instruksi Jelang HUT RI ke-80 : Pasang Bendera Merah Putih dan Umbul-Umbul
Menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota mewajibkan seluruh instansi pemerintahan, perkantoran swasta, rumah warga, serta pertokoan dan ruko untuk memasang bendera merah putih dan atribut kemerdekaan lainnya.
“Ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk penghormatan kita terhadap perjuangan para pahlawan. Wujudkan semangat nasionalisme dengan lingkungan yang semarak dan penuh rasa syukur atas kemerdekaan,” kata Wali Kota Arlan.
Ia meminta Satpol PP serta kecamatan dan kelurahan untuk mengawasi langsung pelaksanaan instruksi tersebut di lapangan.
Kebersihan Kantor dan Lingkungan Jadi Prioritas
Rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan perkantoran dan ruang publik. Wali Kota mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kebersihan baik di dalam kantor maupun di lingkungan sekitar.
“Kantor yang bersih adalah cermin disiplin dan profesionalitas. Kalau tempat kita saja kotor, bagaimana masyarakat mau percaya dengan kinerja kita?” ucapnya.
Ia juga meminta para camat dan lurah untuk menggerakkan gotong royong di tingkat RW/RT sebagai bagian dari gerakan bersih-bersih menyambut HUT RI.
Atasi Kemacetan di Depan Sekolah : Instruksi untuk Dishub dan Satpol PP
Menanggapi keluhan masyarakat terkait kemacetan di sekitar sekolah, terutama saat jam masuk dan pulang, Wali Kota menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera melakukan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan padat kendaraan.
“Depan sekolah harus tertib. Kalau perlu, atur sistem drop-off atau buka jalur alternatif. Jangan sampai anak-anak terlambat sekolah karena macet,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta agar koordinasi lintas sektor ditingkatkan dalam mengatasi persoalan lalu lintas ini.
Kolaborasi dan Evaluasi Rutin Ditekankan
Di akhir rapat, Wali Kota Arlan meminta seluruh perangkat daerah untuk terus membangun komunikasi yang efektif antarinstansi serta melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik bukanlah hasil dari kerja individu, tetapi dari sistem pemerintahan yang berjalan solid dan kompak.
“Kita harus bersinergi. Pembangunan Prabumulih ini adalah kerja kita bersama, bukan kerja satu-dua orang,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat komitmen ASN dan seluruh stakeholder di Kota Prabumulih untuk terus berinovasi dalam pelayanan dan mempercepat capaian pembangunan daerah. (tinus)
