Herman Deru Paparkan Strategi Keuangan APBD 2024 dalam Paripurna DPRD Sumsel
Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menghadiri Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Palembang. Rapat tersebut mengagendakan penyampaian penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Selasa, 10 Juni 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan dihadiri para anggota dewan, perwakilan OPD, serta sejumlah tamu undangan dari unsur Forkopimda. Momen ini menjadi titik awal pembahasan mendalam terkait efektivitas penggunaan anggaran publik oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Herman Deru menggarisbawahi bahwa pengelolaan APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, optimalisasi sumber daya, dan efisiensi belanja.
“Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan efisiensi belanja selalu menjadi perhatian kami, sehingga APBD dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Deru di hadapan sidang paripurna.
Ia menyebut bahwa langkah strategis telah diambil guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya :
- Pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan secara optimal,
- Penggunaan aset daerah secara produktif, serta
- Pengembangan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan bahwa pengalokasian belanja daerah difokuskan pada program-program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Efisiensi belanja akan kami terapkan secara ketat, dengan fokus pada program yang benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ini penting agar APBD menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran secara membabi buta, tetapi mengarahkan belanja ke program-program strategis yang membawa perubahan positif nyata di lapangan.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Daerah
Gubernur juga menjelaskan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun secara lengkap dan transparan, mencakup :
- Laporan Realisasi APBD
- Neraca Keuangan
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
“Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024,” tegas Deru.
DPRD Sumsel Apresiasi Penjelasan Gubernur
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie menyampaikan apresiasi atas penyampaian yang dinilainya komprehensif, jujur, dan konstruktif.
“Penjelasan Gubernur sangat jelas dan terperinci. Ini akan menjadi dasar yang kuat bagi fraksi-fraksi DPRD dalam menyampaikan pandangan umum,” ungkap Andie.
Ia juga menekankan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 19 Tahun 2025, setelah ini fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum dalam paripurna lanjutan.
Rapat Paripurna XV ini menjadi tahap awal dalam proses panjang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Setelah ini, DPRD akan :
- Membuka forum pandangan umum fraksi,
- Melakukan pembahasan bersama TAPD,
- Dan menyampaikan pendapat akhir fraksi sebelum Raperda disahkan menjadi Perda.
Rangkaian ini diharapkan akan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. (rd)
