Transformasi Polri : Satu Dekade Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Membangun Keamanan di Indonesia
Jakarta, biiksumsel.com – Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat institusi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Salah satu langkah signifikan adalah pembentukan lima kepolisian daerah (Polda) baru, serta ratusan satuan kewilayahan yang terdiri dari Polres, Polsek, dan Polsubsektor. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia.
Sejak tahun 2014 hingga 2024, Polri telah berhasil membentuk lima Polda baru sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan dan menjaga keamanan. Lima Polda tersebut meliputi Polda Papua Barat yang dibentuk pada tahun 2014, Polda Sulawesi Barat pada tahun 2016, Polda Kalimantan Utara pada tahun 2018, dan dua Polda yang baru saja dibentuk yaitu Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya pada tahun 2024.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, Polri telah membentuk total 620 satuan kewilayahan yang terdiri dari lima Polda, 59 Polres, 183 Polsek, dan 373 Polsubsektor.
“Totalnya sejak tahun 2014 hingga 2024 sudah ada 620 satuan kewilayahan yang terdiri dari lima Polda, 59 Polres, 183 Polsek, dan 373 Polsubsektor untuk menjaga Kamtibmas dan memberikan pelayanan serta perlindungan secara optimal kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya pada Senin, 7 Oktober 2024.
Dalam waktu dekat, Polri juga merencanakan pembentukan Polda baru di tahun 2024 di empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yang mencakup Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dari keempat provinsi tersebut, baru dua yang sudah mendapatkan surat keputusan resmi untuk pembentukan Polda, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
“Untuk dua Polda tersebut saat ini masih berproses untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti markas dan anggotanya,” jelas Trunoyudo.
Dalam upaya menyiapkan kehadiran Polda baru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah meluncurkan terobosan melalui SSDM Polri, dengan menyiapkan penerimaan 10.000 anggota Polri yang akan ditugaskan di sejumlah provinsi di Papua. Proses perekrutan ini telah dimulai pada tahun ini dan direncanakan berlangsung hingga tahun 2028.
“Mereka dididik selama lima bulan di berbagai SPN. Seusai pendidikan, akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pematangan sebelum dikembalikan untuk berdinas ke Papua,” tambah Trunoyudo.
Perekrutan anggota baru ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kehadiran Polri di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, terutama di Papua yang merupakan daerah dengan tantangan keamanan yang kompleks. Dengan jumlah anggota yang meningkat, diharapkan Polri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penambahan satuan kewilayahan dan rekrutmen anggota baru Polri merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan transformasi institusi agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa Polri ingin menjadi institusi yang dicintai masyarakat, “Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan semakin dicintai,” tuturnya.
Dengan visi untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, Polri berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih baik. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, hingga penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Polri ingin menjadi institusi yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat.
Dalam konteks ini, transformasi yang dilakukan oleh Polri sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun negara yang lebih aman dan sejahtera. Kepolisian diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang proaktif.
Dengan adanya pembentukan Polda baru dan penambahan anggota, Polri berharap dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan di masa depan. Terlebih dengan adanya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang, stabilitas keamanan menjadi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Melalui sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat, diharapkan tercipta situasi yang aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir telah memberikan banyak perubahan positif bagi Polri. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Polri diharapkan dapat terus berkembang menjadi institusi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi momentum penting bagi Polri dalam membangun kekuatan dan kapasitasnya. Dengan pembentukan Polda baru dan peningkatan jumlah anggota, Polri semakin siap untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui profesionalisme dan transformasi yang berkelanjutan, Polri berkomitmen untuk menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, serta mewujudkan tujuan besar Indonesia Emas 2045. (dkd)
