Palembang, bidiksumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026). Kehadirannya menjadi bentuk respons terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi bertajuk “Indonesia Darurat”.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.45 WIB tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Palembang yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di antaranya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, Universitas Indo Global Mandiri, serta Institut Bisnis dan Informatika Palembang.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kondisi nasional, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, isu harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi nasional, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Meski menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta menyampaikan aspirasi secara terbuka sambil meminta pemerintah dan para pemangku kebijakan lebih serius memperhatikan persoalan yang dirasakan masyarakat.
DPRD Sumsel Siap Menjadi Jembatan Aspirasi
Menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Andie Dinialdie memilih berdialog langsung dengan para peserta aksi. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa sebagian isu yang menjadi sorotan mahasiswa, seperti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kebijakan harga BBM, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun demikian, ia menegaskan DPRD Sumsel tidak akan menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, sebagai lembaga representasi rakyat di daerah, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani suara masyarakat agar dapat sampai kepada pemerintah pusat.
“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan adik-adik mahasiswa. Memang ada kebijakan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, namun bukan berarti aspirasi ini berhenti di sini. Kami akan mengawal dan memperjuangkan agar suara masyarakat Sumsel dapat didengar oleh pihak yang berwenang,” ujar Andie di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh para mahasiswa yang berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret.
Tawarkan Mahasiswa Ikut Sampaikan Aspirasi ke Jakarta
Sebagai bentuk komitmen nyata, Andie bahkan menawarkan keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses penyampaian aspirasi ke tingkat nasional.
Menurutnya, kehadiran perwakilan mahasiswa akan memberikan ruang yang lebih luas agar berbagai tuntutan yang disampaikan dapat diterima secara langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
Ia menyatakan DPRD Sumsel siap memfasilitasi perwakilan mahasiswa untuk ikut serta dalam penyampaian aspirasi ke Jakarta sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal berbagai tuntutan yang berkembang.
“Kami ingin memastikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan. Karena itu, saya meminta mahasiswa menunjuk perwakilan yang nantinya bisa bersama-sama menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke Jakarta,” katanya.
Usulan tersebut langsung mendapat respons positif dari peserta aksi yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keterbukaan DPRD Sumsel dalam membangun komunikasi dengan kalangan mahasiswa.
Kehadiran Ketua DPRD Sumsel di tengah massa aksi dinilai menjadi sinyal positif bagi terciptanya komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa dan lembaga legislatif.
Melalui dialog terbuka, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kritik secara langsung kepada wakil rakyat, sementara DPRD dapat mendengar secara langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian generasi muda.
Model komunikasi seperti ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi sekaligus menciptakan ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah.
Aksi “Indonesia Darurat” di DPRD Sumsel menjadi salah satu bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan serta menyuarakan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sementara itu, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat, mengawal berbagai masukan yang berkembang, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. (rd)
