Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Akselerator Negeri 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-Sumatera dan berlangsung di Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Herman Deru, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap arahan serta masukan dari pemerintah pusat, khususnya dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, sekaligus membuka ruang diskusi antar kepala daerah dalam menyusun langkah percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. “Kegiatan ini sangat positif, karena di sini kita mendengarkan arahan dan masukan dari Wamendagri, lalu kita diskusikan bersama dalam Forum Akselerator Negeri,” ujarnya.
Herman Deru menilai forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah terhormat bagi para pemimpin daerah untuk berimprovisasi dan mendayagunakan potensi yang dimiliki.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat membuat kebijakan secara sepihak hanya untuk mengejar pendapatan tanpa adanya payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah dinilai sangat penting, terutama terkait kebijakan pendapatan daerah. “Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang jelas dari pusat. Terkait dana bagi hasil, DAU, dan lainnya, tentu kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan daerah akan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan kerangka hukum nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyoroti perbedaan kondisi pembangunan antara wilayah Sumatera dan Pulau Jawa. Menurutnya, luas wilayah Sumatera yang besar menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang merata.
Ia menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembangunan terus meningkat, sementara kondisi geografis yang luas memerlukan dukungan anggaran serta kebijakan yang lebih terarah dari pemerintah pusat. “Kami berharap ada solusi dari Kemendagri agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan pembangunan secara optimal kepada masyarakat,” katanya.
Sorotan terhadap kesenjangan infrastruktur ini menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam forum, mengingat konektivitas antarwilayah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menjelaskan bahwa Forum Akselerator Negeri berfokus pada upaya percepatan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima berbagai aspirasi dari kepala daerah terkait kendala pembangunan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kebutuhan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. “Di Kemendagri kami sering mendengar curhatan kepala daerah. Ada yang mengeluh, tetapi banyak juga yang tetap semangat. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan kewilayahan menjadi fokus utama forum kali ini, khususnya di Pulau Sumatera. Penekanan diberikan pada kebutuhan infrastruktur serta penguatan payung hukum untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Forum Akselerator Negeri diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui dialog yang terbuka, setiap tantangan yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusi secara bersama. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, forum ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Dengan adanya komunikasi yang intensif dan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan pembangunan di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (rd)
