Palembang, bidiksumsel.com – Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga kesejahteraan aparatur sekaligus mendukung petani lokal kembali ditegaskan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menghadiri Rapat Evaluasi Pendistribusian Beras Tahun Anggaran 2025 dan Persiapan Pendistribusian Beras Tahun 2026 yang digelar di Hotel Swarna Dwipa, Selasa (3/3/2026).
Agenda tersebut bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan forum strategis untuk memastikan kesinambungan program penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel. Program ini telah berjalan sejak awal kepemimpinan Herman Deru pada 2019 dan dinilai memberikan dampak ganda baik bagi ASN maupun petani lokal.
Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa kebijakan pemberian beras kepada ASN merupakan langkah visioner yang patut dipertahankan. Selain menjamin ASN memperoleh beras berkualitas, kebijakan ini juga menyerap hasil produksi petani Sumatera Selatan sehingga roda ekonomi daerah tetap bergerak.
“Program ini sangat tepat untuk terus dilanjutkan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan beras ASN, tetapi juga membantu petani lokal dalam memasarkan hasil produksinya,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas distribusi dan kualitas menjadi dua aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Evaluasi tahun 2025 menjadi pijakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan, terutama terkait ketepatan waktu distribusi dan transparansi pelaksanaan.
Sekda juga menegaskan bahwa seluruh ASN baik PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu akan menerima beras sesuai mekanisme yang berlaku. Kepastian ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan hak pegawai secara adil dan merata.
Tak hanya fokus pada internal ASN, Pemprov Sumsel juga memperkuat peran dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menjelang Idul Fitri, pemerintah daerah secara rutin menggelar operasi pasar murah guna menekan inflasi dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Langkah tersebut turut mendapat dukungan dari Perum Bulog, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam distribusi dan pengendalian stok beras di wilayah Sumatera Selatan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Mersi Widrayani, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran beras tahun 2026 masih menggunakan pola yang sama seperti tahun sebelumnya.
“Kami berkomitmen menjaga standar kualitas beras sesuai ketentuan yang berlaku dan siap memenuhi kebutuhan pegawai di Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.
Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penyaluran Beras Pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2026 oleh Sekda bersama Pimpinan Wilayah Bulog. Penandatanganan ini menjadi simbol kesinambungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir.
Bagi Pemprov Sumsel, program ini tidak semata soal distribusi beras, tetapi bagian dari kebijakan ekonomi daerah yang terintegrasi. Di satu sisi, ASN memperoleh kepastian kualitas bahan pangan. Di sisi lain, petani lokal mendapatkan kepastian pasar. Pada saat yang sama, stabilitas harga di masyarakat tetap terjaga melalui operasi pasar.
Dengan evaluasi yang matang dan kontrak kerja yang diperbarui, distribusi beras tahun 2026 diharapkan berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi kunci agar program ini terus memberikan manfaat nyata bagi aparatur dan masyarakat luas.
Melalui langkah terukur ini, Sumatera Selatan berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pegawai, keberlanjutan sektor pertanian, serta stabilitas ekonomi daerah sebuah kebijakan yang menghubungkan kebutuhan birokrasi dengan denyut nadi petani lokal. (rd)
