Palembang, bidiksumsel.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-XVII pada Jumat (11/07/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sumsel mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.M, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, serta jajaran Forkopimda. Turut hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si.
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari delapan fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan politik fraksi mereka. Salah satu perhatian utama disuarakan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, At Thahirah Putri Lestari, S.E.
Dalam penyampaian pendapatnya, At Thahirah mengangkat isu krusial tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menurutnya masih diwarnai oleh anggapan inferioritas terhadap perempuan.
“Menurut fraksi kami, peraturan daerah haruslah responsif, implementatif, dan berpihak kepada kepentingan perempuan. Perda ini juga harus selaras dengan kebijakan anggaran dan diprioritaskan dalam APBD maupun RPJMD,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengawasan yang masif, serta sinkronisasi antara regulasi dan penganggaran, agar tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi nyata memberikan perlindungan serta penguatan peran perempuan dan anak.
Fraksi NasDem Beri Dukungan Penuh
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Alfrenzi Panggarbesi menyatakan dukungan penuh terhadap tiga Raperda yang sebelumnya dijelaskan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.
“Kami mendukung penuh substansi ketiga Raperda yang telah dijelaskan sebelumnya, dan berharap setelah disahkan, perda-perda ini segera disosialisasikan kepada masyarakat luas,” ujar Alfrenzi.
Menurut Fraksi NasDem, perda yang kuat tidak cukup hanya dengan pengesahan formal, tetapi perlu disertai langkah strategis penyebarluasan dan edukasi publik agar implementasinya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Rapat ini mencerminkan proses check and balance antara eksekutif dan legislatif, sekaligus menjadi wadah penajaman arah kebijakan daerah melalui produk hukum.
Kehadiran sejumlah pimpinan daerah dan unsur strategis, termasuk dari Dinas PPPA, memperlihatkan bahwa pembahasan Raperda kali ini tidak hanya formal, tetapi juga menyentuh isu sosial yang aktual dan multidimensi.
Rangkaian rapat akan berlanjut pada tahapan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi, serta pembahasan teknis dalam rapat-rapat pansus (panitia khusus). Tiga Raperda yang tengah dibahas disebut akan mencakup aspek strategis pembangunan daerah.
Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi, DPRD dan Pemprov Sumsel diharapkan mampu merumuskan regulasi yang inklusif, berpihak pada kelompok rentan, dan mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. (rd)
