Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Sumsel yang digelar pada Rabu (4/6/2025), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) predikat tertinggi dalam audit keuangan publik.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD: Raden Gempita, S.H., H. Nopianto, S.Sos., M.M., serta H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M..
Opini WTP ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov Sumsel sejak pertama kali mendapatkannya. Capaian tersebut menegaskan keberhasilan Pemprov dalam menyusun dan melaporkan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Alhamdulillah, hari ini Pemprov Sumsel menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, yang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya,” ujar Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, politisi muda Partai Golkar dari Daerah Pemilihan OKU dan OKU Selatan.
Andie menambahkan bahwa raihan ini adalah bentuk nyata dari komitmen Pemprov Sumsel dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas capaian tersebut, yang menurutnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov, serta dukungan dari DPRD dan mitra strategis lainnya.
“Ini adalah hasil kerja seluruh perangkat daerah, termasuk dukungan DPRD. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan kita sudah berada di jalur yang benar transparan dan akuntabel,” ujar Herman Deru.
Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga simbol kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Keberhasilan ini sejalan dengan visi dan misi Pemprov Sumsel untuk menjadikan daerah ini lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting untuk mendukung program strategis seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelayanan publik,” tegasnya.
Herman Deru juga memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan Pemprov Sumsel selalu mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai regulasi yang berlaku.
“Kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral kami kepada rakyat. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, yang hadir dalam rapat menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin tahunan BPK. Ia menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil audit atas kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Sumsel atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024,” kata Sarjono.
Sarjono juga memberikan apresiasi khusus atas konsistensi Pemprov Sumsel dalam mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.
“Ini pencapaian luar biasa. Semoga dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Rapat Paripurna XIV ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumsel, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadirnya semua unsur pemerintahan ini menunjukkan bahwa pencapaian WTP merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor.
Dengan capaian ini, Pemprov Sumsel memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Ke depan, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan kualitas tersebut sekaligus meningkatkan pemanfaatan APBD untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (rd)
