Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan dalam agenda Entry Meeting Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba dan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karang Waru, Kecamatan Lawang Wetan, Senin (18/5/2026).
Pertemuan strategis itu dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs Syaffarudin MSi, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Hadir mendampingi di antaranya Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM, Plt Inspektur Muba Dian Marvita SH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Yayan SE MSi, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Zwesty Wisma Devi, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Apriadi Aziz SSos MSi, serta Sekretaris DPPKB Muba M Aswin SSTP MM.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan dan penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Lenny Yohana, menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Karang Waru akan berlangsung hingga 2 Juni 2026. Menurutnya, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan teknis pelaksanaan program, tetapi juga mencakup penguatan koordinasi percepatan program di daerah.
“Selain melakukan evaluasi atas pelaksanaan program di SPPG ini, kami juga mendapat arahan dari BPKP pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait percepatan pelaksanaan Program MBG. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemkab Muba,” ujar Lenny.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Muba, Oking Chandra, memaparkan perkembangan signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari total 44 SPPG yang direncanakan tersebar di 15 kecamatan, saat ini sebanyak 39 unit telah beroperasi.
Ia menyebutkan bahwa dua wilayah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas pelayanan, yakni Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Lalan, kini mulai menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup positif.
“Alhamdulillah, bersama Tim Satgas MBG Muba kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait. Bahkan ini sudah menjadi kali ketiga BPKP melakukan evaluasi di Kabupaten Muba,” katanya.
Menurut Oking, keberadaan SPPG sangat penting dalam mendukung distribusi makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan seluruh fasilitas dapat segera beroperasi secara maksimal.
Sekretaris Daerah Muba, Syaffarudin, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Muba, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan dari BPKP Sumsel terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang harus dilaksanakan secara serius, terukur, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program MBG ini adalah program strategis nasional yang wajib kita laksanakan, kita evaluasi, dan kita monitor bersama. Harapannya tentu sasaran program dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi dan kualitas pembelajaran generasi muda,” ujar Syaffarudin.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Karena itu, pembangunan dan pengembangan SPPG harus melibatkan pemerintah daerah agar dapat disinergikan dengan sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan SPPG perlu dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar dapat dikaji dari sisi ketahanan pangan maupun ketersediaan bahan baku lokal. Dengan begitu, program ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak ekonomi positif bagi warga sekitar,” pungkasnya.
Melalui evaluasi yang dilakukan BPKP ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin optimal, tepat sasaran, serta menjadi model penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. (ari)
