Palembang, bidiksumsel.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Sumsel Command Center, Senin (9/3/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Dalam rakornas tersebut terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni pengendalian inflasi daerah, kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year on year) dan 0,68 persen secara bulanan (month to month).
Menurut Tito Karnavian, kondisi tersebut masih perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, Mendagri juga menyinggung terkait postur anggaran pemerintah daerah yang menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi suatu wilayah. Ia menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih baik karena perputaran uang di masyarakat juga meningkat.
“Per 6 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 11,68 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 10,66 persen,” jelas Tito Karnavian.
Namun demikian, secara nominal gabungan pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia tahun ini masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya.
“Secara nominal gabungan provinsi tahun ini sebesar Rp39 triliun, masih lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp42 triliun,” tambahnya.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakornas tersebut juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan.
Sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama masa mudik, pemerintah pusat telah menyepakati usulan dari Kementerian Perhubungan untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada 16 hingga 27 Maret 2026, terutama karena pada periode tersebut juga bertepatan dengan libur Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.
Melalui kebijakan WFA ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki fleksibilitas waktu perjalanan sehingga arus mudik tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko selama periode mudik.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat faktor cuaca, mengingat mobilitas masyarakat yang meningkat dapat memperbesar dampak apabila terjadi gangguan alam.
Selain itu, kepala daerah juga diminta memastikan keamanan lingkungan bagi masyarakat yang meninggalkan rumah selama mudik, sehingga potensi tindak kriminalitas dapat diminimalkan.
Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi panic buying yang dapat memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan berujung pada peningkatan inflasi daerah.
Tidak hanya itu, Mendagri juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan sebelum arus mudik dimulai serta penertiban pasar tumpah yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.
Usai mengikuti rakornas tersebut, Sekda Sumatera Selatan Edward Candra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan pemerintah pusat.
Ia mengatakan, Pemprov Sumsel akan memperkuat koordinasi dengan seluruh kabupaten dan kota guna memastikan berbagai langkah pengendalian inflasi berjalan efektif, terutama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memastikan kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Selatan berada dalam kondisi baik dan layak dilalui oleh para pemudik.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur serta stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat selama menjalankan tradisi mudik Lebaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumsel berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, lancar, serta tetap merasakan stabilitas ekonomi yang terjaga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. (rd)
