Palembang, bidiksumsel.com – Komitmen lembaga legislatif dalam mengawal peningkatan pelayanan kesehatan kembali ditegaskan oleh Edwin Cahya Putra, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Ia mendampingi Panca Wijaya Akbar saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (4/2/2026).
Penyerahan LHP tersebut menjadi momen penting, karena laporan itu berisi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menuntaskan penyakit Tuberculosis (TBC) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III. Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Ketua DPRD Ogan Ilir bukan sekadar simbolis, tetapi menunjukkan peran strategis DPRD sebagai mitra pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK menitikberatkan pada sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta pencegahan penularan TBC di tengah masyarakat. Penyakit ini masih menjadi salah satu prioritas nasional dalam sektor kesehatan karena dampaknya yang luas terhadap produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Edwin Cahya Putra menilai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bahan refleksi penting. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan setiap program kesehatan yang didanai APBD berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keselamatan dan kesehatan masyarakat Ogan Ilir,” tegasnya.
Dalam LHP tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program TBC, khususnya pada dinas teknis yang membidangi kesehatan.
Edwin menilai, rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi dokumen formal. DPRD, lanjutnya, akan mendorong agar dinas terkait segera menyusun langkah aksi (action plan) yang terukur dan terjadwal.
“DPRD akan meminta laporan tindak lanjut secara berkala. Kita ingin memastikan bahwa upaya penuntasan TBC benar-benar efektif dan berdampak,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan BPK. Ia menyatakan bahwa rekomendasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan TBC.
Namun, sorotan utama dalam agenda tersebut tetap pada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Ketua DPRD Edwin Cahya Putra menunjukkan bahwa upaya penuntasan TBC bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara administratif, tetapi juga menjadi perhatian serius DPRD sebagai lembaga pengawas.
Edwin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam sektor pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan adanya evaluasi ini, DPRD Kabupaten Ogan Ilir di bawah kepemimpinan Edwin Cahya Putra berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap program kesehatan. Langkah ini penting agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan TBC benar-benar memberikan hasil maksimal.
“Ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan memperkuat komitmen bersama. Kesehatan masyarakat adalah prioritas, dan DPRD akan terus mengawal hal ini,” tutupnya.
Melalui peran aktif Ketua DPRD dalam mendampingi dan mengawal hasil pemeriksaan BPK, masyarakat Ogan Ilir diharapkan semakin optimistis bahwa upaya penuntasan TBC akan berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga. (rd)
