Palembang, bidiksumsel.com – Suasana ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (18/2/2026), terasa berbeda dari biasanya. Bukan agenda pembahasan anggaran semata, melainkan pertemuan strategis antara jajaran legislatif dan kepolisian daerah. Silaturahmi Kapolda Sumatera Selatan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumsel menjadi momentum penting memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyambut langsung kehadiran Kapolda Sumsel Sandi Nugroho yang hadir bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel. Didampingi para wakil ketua dan anggota dewan, Andie membuka ruang dialog secara terbuka dan penuh keakraban.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formalitas. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan aktual di Sumatera Selatan dibahas secara lugas. Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kapolda yang dinilai proaktif membangun komunikasi lintas institusi, meskipun baru beberapa hari bertugas di Sumsel.
“Langkah ini menunjukkan komitmen kuat membangun koordinasi sejak awal,” ujar Nopianto dalam forum tersebut.
Namun, apresiasi itu diiringi dengan catatan tegas. DPRD Sumsel secara terbuka menyoroti maraknya aktivitas ilegal di sejumlah daerah. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga telah menimbulkan korban jiwa. Para anggota dewan meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dan terukur agar dampak lebih luas dapat dicegah.
Sorotan ini menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. Legislator menilai, stabilitas keamanan daerah tidak boleh dikompromikan. Jika aktivitas ilegal terus berlangsung tanpa penindakan maksimal, maka bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga iklim investasi dan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sandi Nugroho menegaskan bahwa komunikasi terbuka antara kepolisian dan DPRD merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan keamanan. Ia menilai, koordinasi yang intensif akan mempermudah proses identifikasi masalah sekaligus mempercepat penanganan di lapangan.
“Stabilitas kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Tanpa situasi aman dan kondusif, program-program strategis tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Kapolda juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai representasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan anggota dewan menjadi masukan berharga bagi kepolisian dalam memetakan persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, respons terhadap berbagai tantangan keamanan diyakini akan semakin efektif dan terukur.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda membangun koordinasi berkelanjutan. Hubungan harmonis antara Polda Sumsel dan DPRD diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Selatan.
Bagi Ketua DPRD Andie Dinialdie, pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa komunikasi lintas lembaga berjalan efektif. Ia menilai, sinergi legislatif dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret.
Dialog berlangsung dalam suasana cair, tanpa sekat birokrasi yang kaku. Para anggota dewan menyampaikan pandangan, sementara pihak kepolisian memberikan penjelasan strategis terkait langkah-langkah penanganan di lapangan. Pola komunikasi dua arah ini diharapkan menjadi model kolaborasi jangka panjang.
Pertemuan tersebut pada akhirnya bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan fondasi kerja bersama menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang, kolaborasi legislatif dan kepolisian menjadi benteng utama menjaga stabilitas daerah.
Harapannya, sinergi yang terbangun di ruang Banggar DPRD Sumsel itu dapat diterjemahkan dalam langkah nyata di lapangan. Dengan komunikasi yang terbuka, komitmen yang tegas, serta koordinasi berkelanjutan, keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Selatan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi negara di daerah. (rd)
