Jalan Rusak hingga BPJS Bermasalah, Wakil Rakyat Ogan Ilir Sampaikan Jeritan Warga
Ogan Ilir, bidiksumsel.com – Rapat Paripurna ke-XXVIII DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang digelar pada Senin (26/1/2026) tak hanya menjadi forum penyampaian laporan hasil Reses I anggota dewan, tetapi juga menjadi panggung terbuka bagi wakil rakyat menyuarakan berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Salah satunya disampaikan oleh Hipni, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang secara tegas memaparkan tiga aspirasi utama warga yang selama ini terus disuarakan kepadanya.
Di hadapan pimpinan rapat, anggota DPRD, serta perwakilan pemerintah daerah, Hipni mengaku kerap menjadi tempat masyarakat meluapkan keluhan terkait persoalan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
“Izin bicara Ketua, kami sebagai perwakilan rakyat ini selalu ‘dipukul’ dengan pertanyaan oleh masyarakat,” ujar Hipni mengawali penyampaian aspirasinya.
Permintaan pertama yang disampaikan Hipni adalah persoalan kerusakan jalan dari Simpang Tiga Betung hingga Simpang Tiga Payoraman di wilayah Ogan Ilir.
Menurutnya, aspirasi perbaikan jalan tersebut sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai forum resmi, namun hingga kini belum juga terealisasi secara maksimal.
“Masalah jalan ini sudah beberapa kali kami minta instruksinya. Harapannya bisa segera direalisasikan, karena ini jalur penting bagi aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai kondisi infrastruktur jalan yang kurang layak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian, distribusi hasil pertanian, serta keselamatan pengguna jalan.
Aspirasi kedua yang disoroti adalah persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menjadi masalah serius di lapangan.
Hipni mengungkapkan, banyak masyarakat mengeluhkan status BPJS mereka tidak aktif saat hendak berobat, sehingga terpaksa menunda atau bahkan gagal mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Masalah BPJS ini keluhan masyarakat juga. Banyak yang tidak aktif. Ini jadi beban pemerintah. Jangan sampai ada masyarakat yang mau berobat lalu disuruh pulang karena BPJS-nya tidak aktif,” katanya.
Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara, sehingga pemerintah daerah perlu lebih aktif melakukan validasi data dan memastikan kepesertaan masyarakat tetap berjalan.
Permintaan ketiga berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai masih sering tidak tepat sasaran.
Hipni menyebut, dirinya bersama masyarakat bahkan sempat menyaksikan langsung adanya ketidaksesuaian penerima bantuan dengan kondisi ekonomi di lapangan.
“Masalah bantuan pemerintah, terkadang tidak tepat sasaran. Itu cerita keluhan masyarakat, dan kita juga sempat menyaksikan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir meniru pola di beberapa daerah lain dengan memberikan penanda atau stiker di rumah penerima bantuan, sesuai dengan jenis bantuan yang diterima.
“Supaya jelas dan transparan, rumah penerima bantuan dibuatkan stiker sesuai bantuan yang diterima. Jadi bisa dikontrol bersama oleh masyarakat,” ujarnya.
Aspirasi yang disampaikan Hipni tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian hasil Reses I anggota DPRD Ogan Ilir dari berbagai daerah pemilihan, yang akan dirangkum dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Rapat paripurna tersebut dipimpin pimpinan DPRD Ogan Ilir dan dihadiri jajaran eksekutif daerah, kepala OPD, serta anggota dewan lainnya.
Melalui forum resmi ini, DPRD berharap seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan program konkret.
Bagi Hipni, menyuarakan keluhan warga merupakan amanah yang tidak bisa ditawar.
“Kami hanya menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Harapannya, pemerintah bisa mendengar dan menindaklanjuti demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dengan penyampaian terbuka di ruang paripurna, persoalan jalan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial kini resmi menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah, sekaligus ujian sejauh mana komitmen pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Ogan Ilir. (rd)
