Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil peran yang lebih kuat, aktif, dan nyata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah meningkatnya tantangan sosial, politik, dan kebangsaan di Sumatera Selatan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 DPW PGK Sumsel, yang menjadi momentum evaluasi sekaligus peneguhan arah gerakan organisasi dalam menghadapi dinamika nasional yang kian kompleks.
Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, PGK Sumsel telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi organisasi. Salah satu fokus utama adalah konsolidasi struktural melalui pembentukan dan pengukuhan kepengurusan DPD PGK di sejumlah kabupaten/kota.
“Sepanjang 2025 kami telah memperluas sayap perjuangan dengan mengukuhkan DPD PGK di Kabupaten OKI, Lahat, PALI, dan Banyuasin. Insya Allah, dalam waktu dekat tanggal 7 Januari 2026 akan menyusul Kabupaten Musi Banyuasin, dan tanggal 10 Januari Kabupaten Ogan Ilir,” ujar Firdaus.
Menurutnya, penguatan struktur organisasi di daerah bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar PGK benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai gerakan kebangsaan yang hidup, responsif, dan berdampak.
“Bagi kami, konsolidasi organisasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Penguatan struktur, disiplin organisasi, dan kesamaan arah gerakan adalah fondasi agar PGK menjadi organisasi yang solid, berdaya, dan berpengaruh,” tegasnya.
Firdaus menilai tahun 2025 merupakan fase penting bagi PGK Sumsel untuk menata kekuatan internal. Langkah tersebut dipandang krusial sebagai bekal menghadapi tantangan kebangsaan yang tidak semakin ringan, mulai dari dinamika politik nasional hingga persoalan sosial di daerah.
Sepanjang tahun 2025, DPW PGK Sumsel juga aktif dan kritis menyoroti berbagai isu kebangsaan strategis. Di antaranya melemahnya semangat persatuan, meningkatnya polarisasi politik, ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kami melihat kecenderungan pragmatisme politik yang semakin kuat, disertai menurunnya etika kebangsaan. Padahal Indonesia dibangun bukan semata oleh kekuasaan, tetapi oleh nilai, integritas, dan keberanian moral,” kata Firdaus.
Dalam konteks tersebut, PGK Sumsel menegaskan posisinya sebagai kekuatan moral yang independen dan tidak terjebak pada kepentingan politik sesaat. PGK, menurutnya, hadir untuk mengingatkan bahwa kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
Menatap tahun 2026, DPW PGK Sumsel menyatakan tekad untuk memainkan peran yang lebih strategis. PGK akan memperkuat fungsinya sebagai ruang konsolidasi elemen masyarakat, pusat edukasi kebangsaan, serta mitra kritis pemerintah yang berani menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“PGK tidak akan menjadi penonton. Tahun depan kami akan lebih aktif, lebih vokal, dan lebih terukur dalam menjalankan gerakan kebangsaan,” tegas Firdaus.
Di akhir refleksi, PGK Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan untuk memperkuat persatuan, menolak politik adu domba, serta bersama-sama menjaga Indonesia tetap berada di jalur kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Refleksi Akhir Tahun 2025 ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PGK Sumsel siap melangkah ke tahun 2026 dengan semangat baru: lebih solid secara organisasi, lebih tajam dalam sikap, dan lebih nyata dalam pengabdian kebangsaan. (bd)
