Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok di daerah.
Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Edward Candra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara daring dari Command Center Pemprov Sumsel, Selasa (4/11/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, H. Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah, Sekda provinsi, serta perwakilan instansi terkait dari seluruh Indonesia. Selain membahas perkembangan inflasi nasional, rapat juga dirangkaikan dengan agenda penting lain seperti penataan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengawasan alih fungsi lahan, dan evaluasi program nasional tiga juta rumah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyoroti dinamika inflasi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. Ia menyebutkan bahwa tren kenaikan harga emas sejak pertengahan Oktober 2025 telah memberikan efek domino terhadap daya beli masyarakat.
“Kita perlu waspadai kenaikan harga emas yang terus terjadi. Jika berlanjut, ini bisa berdampak pada inflasi nasional. Fokus pengendalian perlu diarahkan juga pada komoditas kebutuhan dasar seperti pakaian dan bahan makanan,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, meski emas bukan kebutuhan pokok, lonjakan harganya sering kali mempengaruhi psikologi pasar dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat untuk keperluan perayaan atau investasi rumah tangga.
Lebih lanjut, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan stabilitas harga air minum dan kebutuhan pokok lainnya, terutama menjelang momentum akhir tahun dan Natal. Ia menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasokan barang dan jasa di pasar lokal.
“Kepala daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus aktif memantau harga di lapangan. Inflasi bisa ditekan bukan hanya lewat intervensi harga, tapi juga dengan penguatan distribusi dan ketersediaan barang,” jelas Tito.
Mendagri juga menyinggung pentingnya penataan ruang dan tata kelola lahan pertanian agar produktivitas pangan tetap terjaga. Menurutnya, praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menurunkan kapasitas produksi pangan dan memperburuk tekanan inflasi di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI memaparkan bahwa tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat 0,89 persen (month to month) dan 2,58 persen (year on year).
BPS mencatat bahwa emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi bulan ini, diikuti oleh biaya perawatan pribadi dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, beberapa daerah juga mengalami kenaikan harga pada komoditas bahan pokok seperti beras dan cabai merah. Namun, kenaikan tersebut relatif masih dapat dikendalikan berkat langkah antisipatif pemerintah daerah bersama TPID.
Usai mengikuti Rakor, Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel siap menindaklanjuti arahan Mendagri dan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga di wilayahnya.
“Kami di Sumsel sudah membentuk tim khusus yang memantau perkembangan harga bahan pokok dan komoditas penting setiap pekan. Koordinasi dengan kabupaten/kota terus kami lakukan agar pengendalian inflasi berjalan efektif,” jelas Edward.
Menurutnya, Pemprov Sumsel juga tengah memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan BUMD dan pelaku usaha lokal, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Rakor yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain fokus pada isu inflasi, pembahasan tentang RTRW dan alih fungsi lahan juga menjadi perhatian utama, mengingat keterkaitannya yang erat dengan ketahanan pangan dan daya saing ekonomi daerah.
Pemerintah berharap seluruh daerah mampu mengoptimalkan potensi lokal tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dan produksi pangan, demi mendukung stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rd)
