Eva Susanti Desak BNPB dan Pemda Tangani Banjir Sungai Musi Secara Konkret, Bukan Seremonial
Jakarta, bidiksumsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M., kembali menegaskan kepeduliannya terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan di tanah kelahirannya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Eva menyuarakan keresahan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga Gandus, Palembang, yang setiap tahun menjadi korban banjir di kawasan bantaran Sungai Musi.
“Sungai Musi adalah kebanggaan kami di Sumatera Selatan. Namun ironisnya, di sepanjang aliran sungai ini justru banyak masyarakat yang setiap musim hujan harus berjibaku dengan banjir,” ujar Eva tegas di hadapan pejabat BNPB dan anggota DPD lainnya.
Dalam forum resmi tersebut, senator asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin itu mengaku menerima banyak laporan langsung dari masyarakat yang rumahnya kerap terendam air setiap musim penghujan. Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada solusi menyeluruh dari pemerintah daerah maupun pusat.
Eva menuturkan, warga Gandus dan kawasan lain di bantaran Sungai Musi sering mengalami kerugian material maupun nonmaterial. Aktivitas warga lumpuh, anak-anak sulit bersekolah, dan banyak rumah tangga kehilangan harta benda.
“Kami di DPD sering mendapat keluhan masyarakat, dan kalau pun turun langsung, kami hanya bisa memberikan bantuan sosial sebatas sembako. Tapi tentu masyarakat berharap ada solusi jangka panjang, bukan sekadar bantuan darurat,” jelas Eva.
Dorong Sinergi BNPB dan Pemda Sumsel
Dalam kesempatan yang sama, Eva juga mendesak BNPB untuk meningkatkan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret penanganan banjir. Ia menilai bahwa selama ini kebijakan penanganan bencana sering kali bersifat reaktif, baru bergerak setelah bencana terjadi.
“Kami berharap BNPB bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi berkelanjutan. Masyarakat Sumsel tidak bisa terus menjadi korban banjir musiman setiap tahun,” tegasnya.
Eva juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang berbasis data dan karakteristik wilayah. Menurutnya, daerah aliran Sungai Musi memerlukan kajian hidrologi dan tata ruang yang lebih mendalam untuk memastikan pengelolaan air dan lingkungan berjalan efektif.
“Kalau pemerintah serius menata kembali sistem drainase, tanggul, dan tata ruang di kawasan bantaran sungai, saya yakin masalah banjir bisa diminimalkan,” tambahnya.
Tak hanya soal banjir, Eva turut mengingatkan BNPB mengenai pentingnya tindak lanjut dari kegiatan apel simulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilaksanakan di Sumatera Selatan pada Juli 2025 lalu. Ia mempertanyakan sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan langkah nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana karhutla.
“Apel simulasi karhutla sudah dilakukan, tapi kami ingin tahu apa hasil evaluasinya. Jangan sampai itu hanya kegiatan seremonial tanpa implementasi nyata di lapangan,” ujar Eva menyoroti.
Senator asal Sumsel ini menekankan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi di Indonesia. Karena itu, ia meminta BNPB memastikan adanya monitoring dan aksi berkelanjutan dari setiap kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan.
Perhatian Lebih untuk Sumatera Selatan
Eva berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap Sumatera Selatan, terutama dalam bidang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ia menilai bahwa penanganan banjir, karhutla, serta potensi bencana lainnya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga dan dukungan anggaran yang memadai.
“BNPB dan pemerintah pusat harus benar-benar memprioritaskan daerah seperti Sumsel, karena di sinilah ekosistem Sungai Musi dan hutan gambut luas yang sangat rentan terhadap bencana,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan agar kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia tak lagi bersifat seremonial dan birokratis, tetapi menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Sudah saatnya penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan manusiawi dan berkelanjutan, agar masyarakat tidak hanya jadi korban, tapi juga bagian dari solusi,” pungkas Eva. (et)
