Palembang, bidiksumsel.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat penting tersebut dilaksanakan secara daring dan membahas langkah strategis pengendalian inflasi di tingkat daerah, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang berjalan bersamaan di sejumlah wilayah. Selasa, 11 November 2025.
Rakornas ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., serta dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta seluruh kepala daerah dan Sekda provinsi di Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dimulai dari identifikasi akar masalah secara konkret agar kebijakan yang diambil tidak bersifat sementara.
“Saya ingin segera dibuat rumusan dan dicari data apa penyebab yang menjadi penyumbang inflasi, jangan sampai dibiarkan sehingga tidak menyelesaikan masalah. Saya ingin supaya ada tindak lanjut bagi 50 daerah yang berasnya masih naik untuk segera melakukan operasi pasar,” tegas Tomsi Tohir.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih berada dalam kategori terkendali, namun beberapa provinsi menunjukkan tekanan harga pangan yang signifikan.
Empat provinsi yang mencatat inflasi di atas 3,5% yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.
Komoditas penyumbang utama inflasi tetap didominasi oleh cabai merah, beras, dan bawang merah.
Harga beras menjadi sorotan utama karena kenaikannya berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat serta tingkat kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah.
BPS juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 5,04% (year-on-year). Angka ini menunjukkan tren positif di tengah dinamika global yang tidak menentu, namun pemerintah daerah tetap diminta untuk waspada terhadap risiko inflasi pangan jelang akhir tahun.
Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra yang hadir dalam Rakornas tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di seluruh kabupaten/kota.
Menurutnya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru telah memberi arahan agar seluruh unsur terkait di daerah, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dan Bulog dalam menjaga pasokan pangan pokok.
“Kita harus bergerak cepat. Instruksi pusat sudah jelas identifikasi penyebab, kendalikan harga, dan pastikan operasi pasar berjalan efektif. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Edward Candra usai mengikuti Rakornas.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Sumsel akan mengoptimalkan peran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap harga komoditas strategis di pasar-pasar tradisional dan modern.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema subsidi ongkos distribusi pangan untuk wilayah yang mengalami kenaikan harga akibat faktor transportasi dan cuaca ekstrem.
Langkah ini dinilai penting agar harga tetap stabil di tingkat konsumen, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, yang biasanya memicu lonjakan permintaan.
Dalam kesempatan tersebut, Edward Candra juga menyampaikan bahwa basis data dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi daerah.
Pemprov Sumsel berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan BPS dan BI Sumsel agar kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Semua kebijakan harus berbasis data, sehingga langkah yang diambil tepat sasaran. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi hal yang wajib agar Sumsel tetap menjadi provinsi dengan inflasi terkendali,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas tentang inovasi daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi digital, yang diyakini dapat menjadi faktor pengendali tekanan inflasi dalam jangka menengah.
Turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi urusan ekonomi, perdagangan, dan keuangan daerah. (rd)
