Palembang, bidiksumsel.com – Di antara hamparan hutan tropis, perbukitan terjal, dan pulau-pulau kecil di ujung Nusantara, cahaya mulai menembus gelap. Bukan hanya cahaya lampu, melainkan cahaya harapan. Di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang selama ini disebut daerah 3T listrik kini hadir membawa perubahan yang nyata.
Istilah energi berkeadilan bukan sekadar jargon di atas kertas. Ia bermakna dalam dan manusiawi : energi yang merata, andal, terjangkau, serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Energi berkeadilan adalah janji bahwa setiap anak di pelosok memiliki kesempatan belajar di bawah terang lampu, setiap nelayan bisa menjaga hasil tangkapannya tetap segar, dan setiap ibu di puskesmas kecil dapat melahirkan anaknya dengan penerangan yang aman.
Iwan Arissetyadhi, Manajer Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), memahami betul beratnya perjuangan menghadirkan listrik hingga ke titik terjauh negeri ini.
“Tantangan pemerataan di daerah 3T sangat kompleks. Medan geografis yang ekstrem, sebaran penduduk yang sangat jarang, bahkan beberapa jalur melewati kawasan konservasi atau hutan lindung,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (22/10/2025).
Dalam kondisi seperti itu, kata Iwan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci antara PLN, pemerintah daerah, dan pihak-pihak pengelola kawasan hutan. Jalan menuju lokasi remote pun sering kali sulit dilalui kendaraan. Namun, di tengah keterbatasan itu, semangat untuk menyalakan Indonesia tidak pernah padam.
Kini, ketika listrik mulai masuk ke pelosok-pelosok itu, hidup masyarakat 3T berubah drastis. Rumah-rumah yang dulu gelap di malam hari kini terang benderang. Anak-anak belajar tanpa harus bergantung pada lampu minyak.
“Listrik telah meningkatkan layanan dasar, seperti penerangan, pompa air bersih, dan akses komunikasi. Bahkan kini masyarakat bisa mengembangkan usaha produktif dari pertanian, pendinginan hasil panen, hingga UMKM,” tambah Iwan.
Dari sektor pertanian, listrik menghadirkan inovasi “Electrifying Agriculture”, yakni mengganti mesin pertanian berbahan bakar minyak dengan tenaga listrik. Hasilnya, biaya produksi menurun dan produktivitas meningkat. Di pesisir, unit pendingin atau cold storage berbasis listrik dan PLTS membantu nelayan menjaga mutu ikan lebih lama, meningkatkan harga jual, serta menekan kerugian akibat hasil tangkapan rusak.
Tak berhenti di sana, listrik juga membuka jalan bagi digitalisasi UMKM desa. Kini, pelaku usaha kecil bisa memasarkan produknya melalui media sosial, menerima transaksi digital, bahkan mengakses layanan logistik dan perbankan secara daring.
Dampak listrik di wilayah 3T terasa kuat di bidang pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah yang dulu terbatas jam belajarnya kini bisa beroperasi lebih lama. Internet hadir di ruang-ruang kelas, membuka akses pengetahuan global, serta memungkinkan pelaksanaan ujian berbasis komputer (UNBK).
Bagi tenaga pendidik di pelosok, listrik juga berarti peluang untuk menginspirasi tanpa batas. Dengan perangkat TIK yang terhubung internet, guru di pulau kecil bisa belajar metode pengajaran terbaru layaknya rekan-rekannya di kota besar.
Sementara di bidang kesehatan, listrik menjadi urat nadi pelayanan medis modern. Di puskesmas 3T, rantai dingin vaksin (2–8°C) kini terjaga, operasi kecil dapat dilakukan malam hari, alat sterilisasi bekerja optimal, dan layanan persalinan berlangsung dengan penerangan memadai.
” Listrik juga mendukung inovasi telemedicine, sistem pemantauan logistik imunisasi digital (SMILE), hingga perangkat USG portabel dan monitor tanda vital,” terang Iwan.
Dengan begitu, ibu dan anak di daerah terpencil kini memiliki harapan hidup yang lebih baik. Tak lagi gelap, tak lagi jauh dari pelayanan kesehatan yang layak.
Mewujudkan pemerataan listrik bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah dan PLN bekerja bahu-membahu, masing-masing dengan perannya. Pemerintah menjaga tarif dasar listrik tetap stabil meski harga bahan bakar dunia fluktuatif. Subsidi diberikan secara tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar listrik tetap terjangkau.
Di sisi lain, PLN mengemban amanah besar mengeksekusi Program Listrik Desa (Lisdes) yang terus digenjot setiap tahun. Melalui program ini, ribuan kilometer jaringan baru dibangun untuk menjangkau desa-desa yang belum berlistrik.
Untuk daerah kepulauan atau pesisir yang sulit diakses, PLN mengoptimalkan potensi energi lokal seperti mini-grid atau sistem energi baru terbarukan (EBT) hybrid, menggabungkan tenaga surya, air, dan diesel agar pasokan tetap stabil.
Secara nasional, rasio elektrifikasi (RE) Indonesia telah mencapai 99,83% per Desember 2024.
Di Sumatera Selatan, Rasio Desa Berlistrik (RDB) menembus 99% dengan hanya tersisa sekitar 24 desa prioritas yang terus dikejar hingga tuntas pada 2025.
“Setiap kabel yang kita tarik ke pelosok bukan sekadar infrastruktur, tapi simbol keadilan energi,” ucap Iwan dengan penuh makna.
Kehadiran listrik di pedesaan bukan hanya menerangi rumah, tapi juga menyulut roda ekonomi. Ketika biaya produksi menurun, margin keuntungan naik, dan aktivitas usaha meningkat, maka listrik menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal.
PLN juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan :
1. Penguatan keandalan jaringan dan mini-grid berbasis EBT.
2. Penetapan tarif listrik yang konsisten dan subsidi tepat sasaran.
3. Program productive use of electricity (PUoE) untuk mendorong UMKM desa.
4. Literasi energi dan pelatihan pemeliharaan lokal.
5. Integrasi listrik dengan internet dan layanan publik.
6. Replikasi sistem mini-grid di lokasi terpencil.
Melalui strategi itu, konsep energi berkeadilan bukan sekadar janji politik, melainkan wujud nyata pembangunan inklusif yang menumbuhkan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Dari sekolah di pedalaman, ladang di pinggir hutan, hingga dermaga kecil di pulau terluar, listrik kini menjadi saksi perubahan peradaban. Ia menyalakan mesin pertanian, menjaga vaksin tetap dingin, dan menyalakan semangat anak-anak untuk belajar.
Energi berkeadilan adalah bentuk nyata dari kehadiran negara bagi seluruh rakyatnya. Ia adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya milik kota besar, tapi juga milik desa kecil di ujung negeri.
“Keadilan energi adalah ketika seluruh rakyat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat yang sama dari cahaya yang kita nyalakan,” pungkas Iwan Arissetyadhi. (dkd)
