Wagub Sumsel Tinjau Jalan Khusus Pertambangan, Target Beroperasi 2026
Muara Enim, bidiksumsel.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang bersama Bupati Muara Enim, Edison, melakukan peninjauan langsung jalan khusus pertambangan di wilayah Sumsel, Senin (11/8/2025). Peninjauan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan larangan angkutan tambang melintas di jalan negara yang akan berlaku mulai 2026, sesuai instruksi Gubernur Sumsel H. Herman Deru.
Rute peninjauan dimulai dari jalan khusus di Kecamatan Rawa Kidul, Kabupaten Muara Enim, kemudian berlanjut hingga Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Dalam kesempatan itu, Wagub Cik Ujang memastikan progres pembangunan jalan khusus tambang berjalan baik dan sebagian besar sudah layak dilalui.
“Mulai 2026, mobil angkutan hasil pertambangan tidak diperbolehkan lagi melintasi jalan negara. Hari ini kita meninjau langsung dan berharap dengan adanya jalan khusus ini, batu bara dari Lahat dan Muara Enim bisa sampai pelabuhan tanpa harus lewat jalan umum,” ujar Cik Ujang.
Ia menegaskan, keberadaan jalan khusus ini adalah langkah strategis yang akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurangi beban jalan negara, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengatasi keluhan warga terkait polusi debu akibat lalu lintas truk tambang.
“Jalan yang kita tinjau ini sudah sangat layak untuk dilalui. Tinggal bagaimana perusahaan tambang bisa bekerja sama dan berkoordinasi. Targetnya, pada bulan November nanti semua persoalan teknis atau administrasi sudah clear and clean,” imbuhnya.
Wagub juga mengapresiasi langkah Gubernur Herman Deru yang menginisiasi kebijakan pembangunan jalan khusus tambang. Menurutnya, infrastruktur ini menjadi angin segar bagi warga yang selama bertahun-tahun mengeluhkan dampak negatif mobilitas truk tambang di jalur umum.
“Pasti masyarakat sangat menyambut baik kabar ini. Selama ini, warga Lahat dan Muara Enim memang sudah menunggu langkah nyata pemerintah untuk mengatasi persoalan debu dan risiko kecelakaan akibat truk tambang yang melintas di jalan negara,” kata Cik Ujang.
Selain itu, ia juga mendorong agar perusahaan tambang di Tanjung Enim dan Muara Enim menjalin koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal ini penting agar jalur distribusi hasil tambang bisa terhubung langsung ke stasiun kereta, sehingga pengangkutan menuju pelabuhan menjadi lebih efisien.
“Tinggal kerja sama antara perusahaan tambang dengan PT KAI agar bisa terhubung. Dengan begitu, sistem logistik tambang akan lebih tertata dan mengurangi dampak lingkungan,” jelasnya.
Langkah Strategis untuk Infrastruktur dan Lingkungan
Kebijakan larangan truk tambang melintas di jalan negara bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga terkait aspek lingkungan dan keselamatan warga. Menurut catatan Pemprov Sumsel, lalu lintas truk tambang di jalur umum selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan polusi udara di beberapa titik, terutama di jalur lintas Lahat–Muara Enim.
Dengan beroperasinya jalan khusus, Pemprov berharap umur infrastruktur jalan negara akan lebih panjang, biaya perawatan berkurang, dan risiko kecelakaan dapat ditekan. Selain itu, warga yang bermukim di sepanjang jalur utama akan terbebas dari debu tebal yang selama ini mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Bupati Muara Enim, Edison, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa pembangunan jalan khusus tambang juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi di daerah.
“Dengan adanya jalur khusus, distribusi hasil tambang menjadi lebih lancar, biaya logistik lebih terukur, dan investor akan melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor pertambangan,” kata Edison.
Ia menambahkan, Pemkab Muara Enim siap mendukung langkah koordinasi antara perusahaan tambang, PT KAI, dan pemerintah provinsi demi memastikan jalur distribusi ini bisa beroperasi penuh pada 2026.
Antisipasi dan Penegakan Aturan
Pemprov Sumsel juga menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebijakan larangan truk tambang melintas di jalan negara benar-benar dijalankan. Menurut Cik Ujang, penegakan aturan akan melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
“Kita akan sosialisasikan aturan ini secara masif, sehingga semua pelaku usaha tambang sudah menyiapkan jalur alternatif sebelum aturan berlaku. Tidak ada alasan lagi untuk melanggar,” tegasnya. (rd)
