DPR RI Minta Kemenag dan KemenPPPA Perhatikan Pendidikan di Daerah Terpencil
Surabaya, bidiksumsel.com – Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan di wilayah-wilayah sulit terjangkau. Permintaan ini disampaikan langsung saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Jawa Timur pada Jumat (25/07/2025).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nia Ammania, secara khusus menyoroti masih banyaknya anak-anak Indonesia yang belum mendapat akses pendidikan layak karena tinggal di daerah yang terpencil dan belum tersentuh infrastruktur pendidikan yang memadai.
“Kami minta tolong Kementerian PPA dan Kemenag agar lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendidikan harus bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok,” tegas Nia.
Komitmen DPR Menjaring Aspirasi Daerah
Kunjungan kerja reses ini tidak hanya bertujuan menyerap aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah provinsi, serta lembaga-lembaga vertikal seperti Kemenag dan KemenPPPA yang memiliki peran strategis di daerah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa DPR ingin memastikan kebijakan di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial benar-benar diterapkan secara optimal di seluruh daerah, terutama di wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Kunjungan ini adalah bagian dari komitmen kami di DPR untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Bantuan Pendidikan dan Kerukunan Umat Disalurkan
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan yang ditujukan untuk sektor pendidikan dan penguatan kerukunan antarumat beragama di Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini mencakup dukungan fasilitas pendidikan, pengembangan inkubasi bisnis, serta peningkatan sanitasi di lingkungan pesantren.
“Kementerian Agama agar terus melakukan pemantauan dan evaluasi program agar tepat sasaran dan benar-benar berdampak nyata,” tambah Singgih.
Langkah ini, menurut DPR, diharapkan dapat memperkuat pendidikan agama yang inklusif dan meningkatkan semangat toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat yang plural.
Turut Hadir Sejumlah Pejabat Penting
Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian terkait, antara lain :
- Hilman Latief, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag,
- Evendy Hutabarat, Kasubdit Penyuluhan Bimas Kristen,
- Rafiq Zainul Mun’im, Kasubdit Fasilitasi Profesi Guru Direktorat GTK,
- Hery Irawan, Kasubtim Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pesantren,
- Akhmad Sruji Bahtiar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
Keberadaan para pejabat ini menunjukkan keseriusan lintas sektor untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran lembaga agama dalam menciptakan kerukunan di masyarakat.
Fokus : Pemerataan Pendidikan di Tengah Tantangan Geografis
Dengan semakin gencarnya perhatian DPR dan kementerian terkait, diharapkan pembangunan pendidikan nasional tidak hanya fokus pada wilayah-wilayah perkotaan saja, melainkan juga menjangkau masyarakat di pelosok negeri yang selama ini masih terpinggirkan. Pemerataan pendidikan akan menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (rd)
